Paripurna Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah
16 April 2018
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Senin (16/4/2018) menggelar Rapat Paripurna Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Seluruh fraksi partai politik menyetujui pembahasan ranperda tersebut dilanjutkan, namun dengan sejumlah catatan penting. Catatan diantaranya Fraksi Demokrat yang meminta pengelolaan diatur dengan benar sehingga memberikan contoh keuangan yang baik. Ini mengingat pengelolaan aset dan barang milik daerah ini sama saja dengan mengelola keuangan daerah.

Juru bicara Fraksi Hanura menyorot beberapa pasal yang tertera dalam Ranperda yang diusulkan. Ada pasal yang menyebut pihak yang meminjam pakai dilarang pemanfaatannya. Lalu, nominal yang merupakan persetujuan DPRD.

PKS-PPP Suryani menjelaskan, kebijakan pengelolaan barang milik daerah sejak dulu diatur dalam Perda.

Menurutnya, barang milik daerah yang harus diperhatikan, mengingat aset yang dimiliki Provinsi Kepri saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata. (*)

Foto dan Narasi    : Humas DPRD Kepri
Anggota DPRD Kepri yang hadir dalam rapat.
Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Tawarikh menyampaikan pandangan umum.
Dr Afrizal Dahlan dari Fraksi Demokrat Plus menyerahkan laporan pandangan umum.
Fraksi Golkar diwakili Thomas Suprapto menyampaikan pandangan umum.
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak memimpin jalannya rapat. Hadir dalam rapat Wakil Gubernur Kepri Isdianto.
Rocky Marciano Bawole dari Fraksi FKN menyampaikan pandangan umum.
Rudi Chua dari Fraksi Hanura Plus menyampaikan pandangan umum.
Suryani dari Fraksi PKS-PPP menyampaikan pandangan umum.