Tahun 2019, Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang Tembus di Angka Rp33,2 M
13 Februari 2020
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Sri Sudarmadi. (Foto: Albet)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Pembayaran klaim di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang mengalami kenaikan sepanjang tahun 2019 lalu. 
BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim sekitar Rp33,2 miliar kepada peserta untuk menebus 4.601 kasus pada tahun lalu.

Sedangkan di tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan klaim peserta sekitar Rp28,6 miliar. Jumlah ini dibayarkan oleh badan sosial eks Jamsostek ini terhadap 3.578 kasus yang di ajukan peserta. Pembayaran klaim tahun ini mengalami peningkatan sekitar 13,8 persen dibandingkan tahun 2018.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang, Sri Sudarmadi mengatakan, pembayaran klaim sebesar Rp33,2 miliar itu dilakukan bagi seluruh program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Program dimaksud seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP) serta Manfaat Beasiswa.

"Pembayaran klaim ini dilakukan di lima Kabupaten Kota sesuai wilayah operasional BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang," kata Sri Sudarmadi di kantornya Jalan Engku Putri pada Kamis (13/2).

Sri Sudarmadi menjelaskan, kelima wilayah itu meliputi Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas. 

"Natuna dan Anambas tidak begitu signifikan, karena penduduknya memangs sedikit. Lingga agak lumayan. Tapi Tanjungpinang dan Bintan, dua ini pembayarannya yang agak signifikan," ungkapnya.

Di tahun 2018 dan 2019, kata Sri Sudarmadi, pembayaran klaim terbesar terdapat pada program JHT. Tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar Rp25,5 miliar yang terdiri dari 2.980 kasus. Sedangkan tahun 2019 lalu meningkat menjadi Rp28,2 miliar yang terdiri dari 3.445 kasus.

"JHT ini ada banyak faktor ya. Bisa mereka berhenti bekerja, bisa memasuki usia pensiun. Ini yang normal. Ditambah ketentuan sekarang, mereka yang tidak bekerja lagi bisa klaim pada bulan berikutnya," katanya.

Kemudian terbesar kedua, kata Sri Sudarmadi yakni program JKK. Tahun 2018 lalu, pihaknya telah membayar klaim sekitar Rp1,6 miliar dari 346 kasus. Sedangkan tahun 2019 kembali meningkat menjadi 572 kasus atau BPJS harus melakukan pembayaran sekitar Rp3 miliar.

"Program ini, perusahaan memberikan santunan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja hingga 48 kali upah kerja kalau meninggal dunia. Saya waktu di Solo, ada 1 kasus kecelakaan kerja luka bakar kena sengatan listrik menghabiskan Rp1,4 miliar belum sembuh itu, sampai sekarang," tuturnya.

Terbesar ketiga, kata Sri Sudarmadi adalah program JK yakni sebesar Rp1,5 miliar dari 61 kasus. Sedangkan di tahun 2018 hanya sekitar Rp1 miliar yang diklaim dari 43 kasus. Kemudian disusul program JP sebesar Rp325 juta dari 512 kasus. Sedangkan tahun sebelumnya ada 191 kasus dengan besar pembayaran sekitar Rp156 juta.

"Terakhir program Manfaat Beasiswa. Tahun 2019 itu ada sekitar 11 kasus dengan total Rp132 juta, sedangkan tahun 2018 ada 18 kasus dengan total Rp216 juta," ujarnya.

Sebenarnya, kata Sri Sudarmadi, dengan besarnya total pembayaran klaim peserta ini, pihaknya mengalami devisit karena kondisi perekonomian yang dinilai masih rendah. Namun, secara nasional BPJS Ketenagakerjaan masih mampu menjalankan semua program jaminan sosial tersebut sesuai amanah Undang-undang.

"Namun, kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta BJPS Ketenagakerjaan, sebagaimana amanah Undang-undang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial, maka harus dilaksanakan tanpa pengecualian," pungkasnya. (Albet)




Berita Terkait
Lihat Semua