Kepri Mendapat Predikat Sangat Baik Penilaian SAKIP
11 Februari 2020
Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah mewakili Pemerintah Provinsi Kepri, menerima penghargaan SAKIP Award dari Menpan RB Tjahjo Kumolo di Hotel Radisson, Batam, Senin (10/2/2020). Untuk ketiga kalinya Pemprov Kepri menerima penghargaah serupa dengan nilai sangat baik (BB). (Foto: Humas Pemprov Kepri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mendapatkan penghargaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Award dari Kemenpan RB. Kepri mendapat nilai BB (70 - 80) yakni sangat baik.

Penghargaan diserahkan Menpan RB Tjahjo Kumolo diterima Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah  di Hotel Radisson, Batam, Senin (10/2/2020).

Ada 185 pemerintah daerah  Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah I yang menerima penghargaan serupa.

"Alhamdulillah hari ini Kepri  mendapat nilai SAKIP 80 atau sangat baik dalam penilaian kinerja pemerintah yang diterima dalam bentuk Award SAKIP dari Kemenpan-RB RI. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kepala OPD yang telah menyusun program yang berguna bagi masyarakat. Begitu juga untuk semangat dari seluruh Bupati/Walikota se-Kepri yang telah berhasil menaikkan nilai SAKIPnya," papar Arif.

Kepri sudah tiga kali mendapat penghargaan serupa. Sekdaprov menyebut Kepri mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Mulai dari 72, naik menjadi 75 dan menjadi 80 pada tahun 2019. 

Arif memenyebut Kepri menargetkan nilai A, yakni di atas 82 pada 2020 mendatang.

Selain Pemprov Kepri, penghargaan serupa juga diterima 7 Pemerintah kabupaten/kota se Kepri. Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang mendapat nilai BB, Bintan dan Batam nilai B, dan Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas nilai CC. 

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo  dalam arahannya menyebutkan, penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

Setiap tahun, Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.

"Evaluasi yang telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian  yang dilakukan bukan sekedar untuk menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP," jelas Tjahjo. 

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota wilayah I, tersebut meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat. Dengan total 185 pemda yang terdiri atas 11 provinsi dan 174 kabupaten dan kota. (Rico)





Berita Terkait
Lihat Semua