Pemprov Kepri Anggarakan Rp519 M untuk 74 Paket Proyek Strategis
05 Februari 2020
Pekerja alat berat melakukan perataan kawasan Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang, Juli 2019 lalu. Untuk tahun 2020 ini, Pemprov Kepri menganggarkan Rp519 miliar untuk 74 paket proyek strategis. (Foto: Dokumen inilahkepri/Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menganggarkan dana sebesar Rp519 miliar untuk 74 paket proyek strategis tahun 2020.

Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepri, Misbardi mengatakan, 74 paket proyek strategis tersebut tersebar di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri. Dikatakannya, dibanding tahun 2019 ada pengurangan dari 76 paket menjadi 74 paket pada 2020.

"Tetapi, walaupun ada pengurangan, anggaran yang dialokasikan justru mengalami kenaikan dari Rp423 miliar menjadi Rp 519 miliar. Naik sebesar Rp87 miliar," ungkap Misbardi, Selasa (4/2/2020).

Adapun 11 OPD yang melaksanakan proyek strategis tersebut antaralain, Dinas PUPRP ada 16 paket proyek senilai Rp362 miliar, Dinas Perkim 7 paket senilai Rp8 miliar, Dishub 10 paket senilai Rp47 miliar, Disdik 13 paket Rp17,7 miliar, Dinkes 8 paket senilai Rp15,5 miliar, Dispora 3 paket senilai Rp6,6 miliar.

Kemudian, Dinas ESDM 3 senilai Rp7,9 miliar, DKP 7 paket senilai Rp15 miliar, Biro Kesra 2 paket senilai Rp27,5 miliar, Dispar 1 paket senilai Rp2,5 miliar, dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 4 paket senilai Rp7,9 miliar.

Pada tahun 2020, lanjut Misbardi, di lingkungan Pemprov Kepri terdapat total 246 paket pekerjaan, termasuk di dalamnya 17 paket proyek strategis tersebut. 

Untuk sementara, kata dia, sebanyak 17 paket telah masuk ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan 2 paket sudah selesai. 

"Saya sudah mengimbau kelompok kerja mengerjakan seluruh tender dan jika sudah masuk. Kami beri waktu lima hari untuk mengkaji ulang dalam rangka melengkapi dokumen," ujar Misbardi.

Sementara itu, Kepala Barenlitbang Naharuddin menyampaikan bahwa seluruh DPA telah diserahkan. Persiapan awal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, seperti legalitas dokumen serta penetapan pelaksana dari kegiatan, harus sudah ditetapkan.

"Susun jadwal dari setiap pekerjaan dan paling lambat akhir Januari ini seluruh SK PPTK sudah siap," jelas Nahar.

Nahar menyebut, 74 paket strategis dilihat dari urgensi kegiatan itu sendiri, diprioirtaskan bukan berarti kegiatan lainnya tidak.

"Namun lebih kepada perhatiannya yang harus lebih difokuskan karna urgensinya tadi, intinya kita ingin semua kegiatan selesai," pungkasnya. (Rico)





Berita Terkait
Lihat Semua