BUMD Akan Lakukan Penyesuaian Tarif Sewa Kios dan Lapak di Pasar Potong Lembu
30 Januari 2020
Fahmi, Direktur Utama (Dirut) PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), BUMD Kota Tanjungpinang. (Foto: inilahkepri/Rico)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang akan melakukan penyelesuaian tarif sewa kios dan lapak di Pasar Potong Lembu yang baru diresmikan, Kamis (30/1/2020). 

BUMD memastikan, penyesuaian ini untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan bagi pedagang serta masyarakat Kota Tanjungpinang ke pasar tersebut.

"Nanti akan ada penyesuaian harga sewa kios, tidak ada kenaikan, tapi hanya penyesuaian saja," kata Fahmi, Direktur Utama (Dirut) PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), BUMD Kota Tanjungpinang.

Fahmi menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menghitung harga sewa kios dan lapak yang sesuai untuk diberlakukan. Saat ini masih diberlakukan tarif lama, yakni sekitar Rp160 ribu per bulan menjelang terbitnya aturan baru terkait tarif sewa kioa dan lapak di Pasar Potong Lembu tersebut.

"Terkait harga sewa, itu akan kami bahas kembali. Karena listrik, air dan keamanan harus diluar itu, itu juga kewajiban yang harus dipenuhi termasuk bayar pajak. Selama ini tidak ada," ungkapnya.

Fahmi yang belum lama menjabat sebagai Dirut PT TMB ini mengaku memiliki program kerja yang menginginkan kondisi pasar di Tanjungpinang lebih baik lagi. BUMD Kota Tanjungpinang berkomitmen menjadikan pasar tradisional itu menjadi pasar yang sehat dan bersih serta tertib administrasi.

"Sekarang ini kita menuju pasar sehat dan bersih, para pedagang juga nyaman ditempat semestinya," ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Fahmi, kedepan pihaknya juga akan menertibkan kios dan lapak di luar pihak yang melakukan kerjasama dengan BUMD. 

Artinya, orang-orang menempati kios dan lapak yang namanya tidak sesuai dengan nama pihak yang menyewa kios dan lapak juga akan ditertibkan.

"Kalau ada pihak-pihak tertentu, maka akan kami cabut (Izinnya), kalau kios baru, kami akan publikasikan ke pedagang, syaratnya hanya bawa KTP, KK dan ada surat pernyataan yang lain," pungkasnya. (Albet)





Berita Terkait
Lihat Semua