Kabag Umum dan Humas DPRD Kepri Diperiksa Jaksa Terkait Dugaan Korupsi Pajak BPHTB
30 Januari 2020
Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. (Foto: Albet)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Penyidikan kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang terus berlanjut. 

Kamis (30/1/2020) siang, giliran  mantan Kepala Bidang Penetapan Pajak pada BP2RD Kota Tanjungpinang periode 2017-2019 diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang. 

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang, Aditya Rakatama mengatakan, bahwa pihaknya telah memanggil mantan Kabid Penetapan Pajak pada BP2RD Kota Tanjungpinang, Isnaini Bayu Wibowo. Pemanggilan Isnaini sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pajak BPHTB di BP2RD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2019.

"Hari ini hanya satu (diperiksa), Isnaini Bayu Wibowo, yang bersangkutan sebagai Kabid Penetapan tahun 2017-2019 di BP2RD," kata Aditya saat ditemui di Kantor Kejari Tanjungpinang.

Aditya menjelaskan, Isnaini Bayu Wibowo diperiksa dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Isnaini dicecar sebanyak 15 pertanyaan seputar wewenang selama menjabat sebagai Kabid Penetapan pada BP2RD Kota Tanjungpinang tersebut.

"Pemeriksaan sudah selesai. Besok lagi karena yang bersangkutan belum membawa dokumen yang lengkap. Dia kan sudah pindah dari situ (BP2RD)," ungkapnya.

Isnaini Bayu Wibowo saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Aditya, pemanggilan Isnaini ke Kejari Tanjungpinang untuk memastikan keterlibatannya dalam kasus yang sedang ditangani oleh tim Pidsus Kejari Tanjungpinang tersebut.

"Kami memanggil Isnaini Bayu Wibowo berkaitan ada beberapa dokumen yang ditandatangi oleh pejabat yang setara. Jadi kami tanyakan apakah betul tanda tangan yang bersangkutan,. Itu saja," ujarnya.

Selain mempertanyakan tanda tangan Isnaini, kata Aditya, penyidik juga meminta keterangan Isnaini terkait proses pembayaran BPHTB di BP2RD Kota Tanjungpinang. 

"Kami hanya menanyakan proses mekanisme pembayaran tahun 2017-2018 apakah sama dengan 2018-2019 untuk proses pembayaran BPHTB, itu saja," imbuhnya.

Terkait beberapa dokumen hasil penggeledahan, lanjut Aditya, pihaknya akan memilih dan memilah untuk melengkapi berkas dugaan kasus korupsi BPHTB tersebut. 

"Berkaitan dengan dokumen dan sertifikat, kami sudah pilah-pilah. Yang tidak perlu akan kami ambil, kalau tidak perlu akan kami kembalikan. Terkait sertifikat apa, nanti akan kami sampaikan di persidangan," paparnya. (Albet)




Berita Terkait
Lihat Semua