Rencana Revisi Perpres 82/2019, Komisi X DPR Ri Kunjungi Kepri
24 Januari 2020
Komisi X DPR RI berfoto bersama Plt Gubernur Kepri usai melakukan pertemuan di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (23/1/2020). (Foto: Rico)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Koimisi X DPR RI mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam rangka pemantauan penyelenggaraan pendidikan non formal - informasl (PNFI).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf M Effendi menyampaikan, kunjungan terkait adanya nomenklatur baru dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019. Salah satunya penggabungan Direktorat Jenderal (Dirjen) PAUD dan Pendidikan Masyarakat dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sementara itu, jumlah lembaga-lembaga pendidikan nonfomal atau informal, atau juga kegiatan pendidikan masyarakat jumlahnya hampir 20 ribu se-Indonesia dengan jumlah peserta yang didik hampir 7 juta pertahun.

"Ketika kemudian ini tidak masuk ke Perpres tersebut tentu sekian juta orang ini bertanya-tanya. Sehingga kami dari Komisi X melihat kurang setuju, dan harus direvisi. Untuk mendapatkan persetujuan revisi ini, perlu data, salah satunya dalam kunjungan ini yang juga ke pemerintah daerah," ujar Dede Yusuf.

Dijelaskan Dede Yusuf, untuk pendidikan formal saja, pemerintah masih kerepotan dalam hal segala aspek. Seperti jarak ke sekolah, yang sebagian masyarakat masih sulit menyentuh pendidikan formal, serta kurangnya guru dan sebagainya. Maka dengan adanya pendidikan nonformal dan informal bisa mengatasi permasalahan tersebut, serta masih dibutuhkan dalam dunia pendidikan.

Dikhawatirkan jika ke depan dihilangkan, maka masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan nonformal seperti lewat Paket A, B, dan C akan kehilangan kesempatan mereka memperoleh pendidikan.

"Dalam Perpres tersebut, Paket A, B, C nanti disatukan ke Dikdasmen formal, sementara bagaimana mungkin anak yang putus sekolah harus belajar lagi di sekolah formal, atau usianya sudah bekerja, harus sekolah lagi secara formal," jelasnya.

Masih kata Dede, pendidikan nonformal mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, dan lain-lain. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

"Dengan kondisi ini mendesak pemerintah meninjau ulang Perpres tersebut. Dengan mempertimbangkan bahwa prinsip pendidikan nonformal dan informal, pendidikan masyarakat merupakan wujud pendidikan masih dibutuhkan dan mengimbangi pendidikan formal saat ini," paparnya. (Rico)





Berita Terkait
Lihat Semua