Tak Ada Aturan Dilanggar, Pemkab Bintan Kembali Anggarkan Biaya Rumjab Bupati dan Wabup
13 Januari 2020
Kantor Bupati Bintan. (Foto: Andri)

INILAHKEPRI, BINTAN -  Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2020 ini kembali menganggarkan biaya untuk sewa rumah dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Bintan.

 

Biaya sewa rumah dinas ini, sebagaimana dijelaskan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan, Nurhayati, dikarenakan Pemkab Bintan saat ini memang tidak memiliki rumah dinas yang diperuntukkan bagi Bupati dan wakilnya.

 

 Dihubungi Selasa (14/1/2020), Nurhayati menegaskan pembiayaan untuk sewa rumah dinas ini sama sekali tidak menyalami aturan.

 

"Ada aturan yang mengaturnya. Baik berupa peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri," jelasnya.

 

Berdasarkan  pasal 6 Peraturan Pemerintah No 109/ 2000, jelasnya, bahwa kepala daerah dan wakilnya disediakan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.

 

Aturan itu dia sebut juga didukung

Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD.

 

"Setiap tahun keluar Permendagri tentang pedoman penyususnan APBD. Dan setiap tahun juga ada aturan yang mengatur tentang diperbolehkannya untuk sewa rumah kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila pemda blm menyediakan rumah jabatan," paparnya lagi.

 

Hanya saja, Nurhayati mengaku belum mengetahui persis berapa besaran karena masih menunggu Daftar Plafon Anggaran (DPA).

 

Soal aturan biaya sewa rumah dinas, Nurhayati menegaskan jika Kemendagri setiap tahunnya mengeluarkan aturan ini.

 

"Untuk tahun 2020 ini, aturan tertuang dalam Permendagri No33/2019," jelasnya lagi. (Andri)





Berita Terkait
Lihat Semua