Resmikan Alat Uji Kendaraan Bermotor, Dishub Tanjungpinang Mulai Berlakukan Uji Kir
09 Januari 2020
Peresmian alat uji kendaraan bermotor (uji kir), Kamis (9/1/2020). Dengan diresmikannya alat uji kir ini, Dishub Tanjungpinang mulai melayani uji kir. Dishub akan menerapkan kewajiban uji kir untuk keselamatan dan juga sebagai upaya peningkatan PAD. (Foto: Albet)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai melirik potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji kir yang selama ini masih nihil. 

Sudah hampir 2 tahun belakangan Dishub Kota Tanjungpinang tidak melakukan uji kir terhadap kendaraan-kendaraan umum di Tanjungpinang.

"2 tahun belakangan ini, kendaraan-kendaraan numpang (Uji Kir) di Batam dan Bintan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Bambang Hartanto usai meluncurkan alat pengujian kendaraan bermotor di kantornya, Jalan Kijang Lama, Batu 7, Kamis (9/1).

Bambang menuturkan, bahwa pihaknya mulai hari ini sudah bisa melayani masyarakat yang hendak melakukan uji kir di Tanjungpinang. Kendaraan-kendaraan yang wajib uji berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 merupakan kendaraan angkutan barang baik roda empat maupun lain-lainnya.

"Pick up hingga trailer itu wajib uji, itu tidak mengenal plat hitam, plat kuning, plat merah semuanya wajib uji," ungkapnya.

Tak hanya itu, kata Bambang, kendaraan umum seperti taksi dan bus juga wajib melakukan uji kir. Uji kir dilaksanakan 6 bulan sekali. 

"Jadi, yang tidak wajib uji itu adalah sepeda motor, mobil penumpang pribadi. Artinya mobil yang berkapasitas 8 tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudinya," ujarnya.

Bambang menegaskan, pihaknya tidak akan bermain-main dengan tahapan uji kir tersebut. Sebab selain untuk menggenjot PAD, proses ini juga mengangkut maslahat orang banyak. Menurutnya, jika kendaraan tak lulus uji kir, maka pemilik kendaraan diimbau untuk memperbaiki kendaraannya.

"Kami juga sudah memprediksi PAD dari retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk tahun ini sekitar Rp350 juta," imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul mengharapkan, dengan adanya alat uji kendaraan bermotor ini, masyarakat mendapat layanan kendaraan yang layak. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kejadian yang membahayakan baik pengemudi maupun penumpang.

"Upaya ini juga salah satu kerjasama dengan polisi, bagaimana menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang saat ini terus meningkat," pungkasnya.

Sebagai informasi, tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ini yakni mobil penumpang Rp25 ribu, mobil bus 9 hingga 28 tempat duduk dikenakan biaya Rp30 ribu, bus 29 sampai 40 lebih tempat duduk dikenakan Rp40 ribu, mobil barang dengan JBB kurang dari 10 ribu Kg Rp30 ribu, kemudian JBB diatas 10 ribu Kg dikenakan Rp40 ribu.

Kemudian kereta gandengan juga dikenakan biaya uji kir sebesar Rp35 ribu. Selanjutnya kendaraam khusus ambulan, derek dikenakan biaya uji kir Rp40 ribu, kendaraan bermotor roda 3 juga dikenakan biaya uji kir sebesar Rp25 ribu, buku uji Rp10 ribu dan tanda uji samping Rp10 ribu. (Albet)





Berita Terkait
Lihat Semua