Presiden Serahkan Sertifikat 26 Ribu Bidang Tanah untuk Masyarakat Natuna
08 Januari 2020
Prseiden RI Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada saat penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kantor Bupati Natuna, Rabu (8/1/2020). (Sumber: BPMI Setpres/Laily Rachev)
INILAHKEPRI, NATUNA - Pada kunjungannya ke Natuna, Rabu (8/1/2020), Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat setempat.

Penyerahan sertifikat dilaksanakan di Kantor Bupati Natuna. Ada 26 ribu dari 41 ribu bidang tanah yang sertifikatnya diserahkan kepada masyarakat Natuna. Masih ada 14-15 ribu sertifikat yang harus diberikan kepada masyarakat. 

"Artinya bapak ibu adalah salah satu yang beruntung karena sudah pegang yang namanya sertifikat. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” ujar Jokowi sebagaimana siaran pers resmi Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2020).

Dalam sambutannya Presiden kembali menegaskan bahwa Natuna adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kenapa hari ini saya ingin menyerahkan sertifikat ini? Supaya kita tahu semuanya bahwa Natuna ini adalah tanah air Indonesia. Sehingga tanda bukti hak hukum atas tanah, atas lahan, yang berupa sertifikat ini diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna,” ujarnya.

"Kepulauan Natuna merupakan bagian dari Kabupaten Natuna yang termasuk wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna memiliki penduduk sekitar 81 ribu dan perangkat pemerintahan, sehingga secara de facto maupun de jure, Natuna adalah Indonesia," papar Jokowi lagi.

Presiden menegaskan sertifikat tanah yang diserahkan kepada masyarakat itu merupakan simbol tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki.

Jokowi berpesan para penerima sertifikat menjaga dengan baik. Jokowi juga berpesan agar masyarakat cermat jika ingin menggunakan sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang ke bank. Ia pun mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan uang pinjaman dari bank tersebut selain untuk modal kerja atau modal usaha.

“Kalau mau pinjam ke bank gunakan untuk modal usaha, modal kerja. Tapi kalau beli mobil, beli sepeda motor, (nanti) hilang sertifikatnya, sepeda motor sama mobilnya juga ikut hilang karena ditarik sama dealer. Itu pengalaman banyak seperti itu,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra. (Andri)




Berita Terkait
Lihat Semua