Soal Dugaan Penggelapan Pajak Rp1,2 M di BP2RD Tanjungpinang, Rahma Sebut Serahkan Kasus ke Penegak Hukum
23 Oktober 2019
Wawako Tanjungpinang, Rahma, diwawancarai jurnalis, Rabu (23/10/2019). Rahma menyebut menyerahkan sepenuhnya permasalahan hukum kepada aparat hukum terkait dugaan penggelapan pajak di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang oleh oknum pejabat berinisial Y. (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyerahkan sepenuhnya permasalahan hukum kepada aparat hukum terkait dugaan penggelapan pajak di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang oleh oknum pejabat berinisial Y.

Ditemui usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Seligi 2019 di Polres Tanjungpinang, Rabu (23/10/2019), Rahma menegaskan jika dirinya belum mengetahui persis permasalahan tersebut. 

Dia belum mendapat laporan baik dari BP2RD maupun oknum bersangkutan.

"Saya baru tau masalahan ini dari media kemarin sore, Selasa (22/10)," ujar Rahma kepada sejumlah jurnalis yang mewawancarainya.

Rahma menyatakan masih menunggu arahan Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul yang dia katakan masih berada di luar kota. 

"Jadi mari kita tunggu beliau (Wali Kota)," katanya. 

Dalam kasus ini, lanjut Rahma, terlepas ancaman sanksi hukum, ada aturan dan kewenangan kepala daerah yang memang bisa diterapkan sebagai sanksi.

Kendati demikian, Rahma menyebut Pemko Tanjungpinang tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah mengingat kasus ini belum ada putusan pengadilan.

"Untuk membuktikan itu tentunya ada proses. Segala sesuatu, sebelum ada keputusan dari PN tentunya kita kedepankan azas praduga tak bersalah," jelas Rahma.

Sebelumnya diketahui, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah melakukan pemanggilan dan memintai keterangan sejumlah pegawai di BP2RD Tanjungpinang terkait adanya dugaan penggelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 1,2 miliar. Hingga setakat ini Kejari Tanjungpinang masih melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut.

Kasi Intel Kejari Tanjungpinang, Rizky Rahmatullah, Selasa (22/10/2019) menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan surat perintah pengumpulan bahan dan keterangan.

Sejauh ini Kejari Tanjungpinang belum melakukan pemeriksaan terhadap Y, oknum pejabat yang disebut sebagai terduga. Kejari baru akan memanggilnya pekan depan.

Rizky menjelaskan, dugaan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan oknum tersebut dilakukan dalam satu tahun.

“Ini dugaan baru satu tahun, mungkin ada beberapa tahun lagi yang seperti itu,” katanya.

Rizky menegaskan Kejaksaan akan mengusut dan membongkar dugaan ini sampai selesai. (Andri)





Berita Terkait
Lihat Semua