FGD FKDM Kepri-Media Lahirkan Kesepakatan Tangkal Hoaks dengan Berita Mencerdaskan
15 Oktober 2019
Kaban Kesbangpol Kepri (tengah) didampingi Sekretaris FKDM Kepri Nazarudin saat diskusi bersama media terkait peran media dalam menangkal berita hoaks dan radikalisme di Kedai Kopi Batu 10 Tanjungpinang, Selasa (15/10/2019). Diskusi ini melahirkan kesepakatan memerangi berita bohong dengan berita-berita yang mencerdaskan. (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Peran media massa dalam menangkal hoaks dan radikalisme menjadi topik pembahasan dalam duskusi kelompok terarah (Forum Group Discussion/FGD) digelar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepri, Selasa (15/10/2019).

Diskusi dilaksanakan di kedai Kopi Batu 10 Tanjungpinang, diikuti sejumlah pemilik dan pimpinan redaksi media yang ada di Provinsi Kepri. 

Diskusi lebih banyak membahas mengenai peran media dalam menangkal berita bohong (hoaks) dan tindakan radikalisme yang gencar terjadi di tengah masyarakat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri, Lamidi yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, penyebaran berita hoaks saat ini dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan jaringan percakapan.

"Permasalahannya, berita hoaks ini kemudian diterima begitu saja tanpa adanya telaah dan kemudian disebarkan lagi. Ini yang cenderung memunculkan kegaduhan," papar Lamidi.

Mantan Sekda Kabupaten Bintan ini menyebut adalah peran media massa menyajikan berita sesuai data dan fakta. 

"Pers harus mampu mengedukasi dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Terlebih lagi minat baca literatur keilmuan di tengah masyarakat saat ini masih kurang. Makanya kita berharap pers menjadi penyeimbang," papar Lamidi.


Sekretaris FKDM Kepri, Nazarudin menyampaikan, FGD tersebut dilaksanakan sebagai salah satu fungsi dan peran FKDM sebagaimana diamanahkan Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, diskusi bertema "Peningkatan Peran Media dalam Menangkal Berita Hoaks dan Radikalisme" ini merupakan salah satu upaya meminimalisir gangguan serta tindakan radikalisme yang dipicu oleh berita bohong.

Dalam kesempatan ini, mewakili Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri, Zakmi Piliang menyebut jika berita hoaks umumnya dimunculkan oleh akun media sosial maupun media partisan yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers.

"Media yang terverifikasi tentunya memiliki wartawan-wartawan yang berkompeten yang tentunya membuat produk jurnalistik (berita) berdasarkan klarifikasi dan verifikasi," sebut Zakmi.

Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan ini sepakat hoaks harus diperangi dan menawarkan dibentuknya sebuah wadah bagi media dalam memerangi hal tersebut. (Andri)




Berita Terkait
Lihat Semua