Ketua Asita Tampik Ada Main Mata di Balik Kartu Kendali BBM Bus Pariwisata
09 Oktober 2019
Antrean kendaraan yang akan mengisi bahan bakar di salah satu SPBU yang ada di Tanjungpinang. (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Asosiasi Perusahan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Tanjungpinang, Sapril Sembiring menegaskan tidak ada istilah "main mata" dalam penerbitan kartu kendali BBM untuk bus pariwisata dikeluarkan Pemko Tanjungpinang.

Pernyataan ini disampaikan Sapril menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Kota Tanjungpinang, Rabu (9/10/2019).

Menurut Sapril, kebijakan mengeluarkan kartu kendali oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang ini telah sesuai aturan dan konstitusi sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

"Di dalam lampiran Perpres tersebut jelas diperbolehkan kendaraan umum berplat kuning untuk orang atau barang mendapatkan minyak (solar) bersubsidi," sebut Sapril.

Menurut dia, alasan diterbitkannya kartu kendali BBM bagi bus pariwisata ini adalah salah satu cara mengendalikan penggunaan bbm subsidi dan bus pariwisata. 

"Yang mendapatkan kartu kendali sudah melalui verifikasi resmi," terangnya.
 
Sapril menjelaskan, Upaya ini dilakukan atas permintaan gabungan pemilik bus /armada pariwisata untuk menghindari antrean dan menunggu waktu pengisian yang tidak teratur dan membuang waktu.
 
Kartu kendali dia sebut akan dilakukan dengan unit dan armada yang lainnya yang berhak menerima bbm solar. 

"Kebijakan ini bukan kebijakan yang diskriminasi, dengan proses sesuai aturan tanpa ada main mata seperti yang dituduhkan," kata dia.

Sebelumnya, belasan mahasiswa tergagung dalam PMII Tanjungpinang-Bintan berunjukrasa menolak kebijakan dikeluarkannya kartu kendali BBM bagi bus pariwisata dikelaurkan Pemko Tanjungpinang.

Kebijakan ini disebut menimbulkan antrean panjang kendaraan di SPBU di Tanjungpinang dan menyulitkan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro termasuk nelayan. 

PMII menilai kebijakan dikeluarkan Pemko Tanjungpinang melalui Disperindagin sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat, tetapi kepada pengusaha. PMII Tanjungpinang-Bintan mensinyalir ada "main mata" dibalik dikeluarkannya kebijakan tersebut. (Andri)




Berita Terkait
Lihat Semua