PMII Sinyalir Ada Main Mata di Balik Kartu Kendali Subsidi BBM Bus Pariwisata
09 Oktober 2019
Dalam unjukrasa di Kantor Disperindagin Tanjungpinang, Selasa (9/10/2019) siang PMII Tanjungpinang - Bintan membawa dua boneka mewakili figur Kadsperindagin dan Kabid Perdagangan Disperindagin Kota Tanjungpinang. PMII menegaskan menolak kebijakan Pemko Tanjungpinang yang mengeluarkan kartu kendali subsidi BBM untuk Bus pariwisata dan menilai ada main mata di balik kebijakan tersebut. (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang-Bintan menilai ada main mata di balik penerbitan kartu kendali bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemko Tanjungpinang bagi bus pariwisata. 

Kecurigaan itu disampaikan PMII Tanjungpinang - Bintan dalam unjukrasa di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Tanjungpinang, Selasa (8/10/2019) siang. 

Belasan mahasiswa peserta aksi membentangkan poster berisi tuntutan dan dua patung figur Kadis Perindag dan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pemko Tanjungpinang. 

Dalam orasinya PMII Tanjungpinang - Bintan menilai penerbitan kartu kendali BBM bagi bus pariwisata telah menimbulkan kekacauan, mengakibatkan antrean panjang BMM di SPBU di Tanjungpinang dan menyulitkan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro termasuk nelayan. 

PMII menilai kebijakan dikeluarkan Pemko Tanjungpinang melalui Disperindagin sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat, tetapi kepada pengusaha. 

"Perusahaan bus pariwisata itu semestinya mengisi BBM industri, bukan malah disubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin," teriak salah seorang peserta aksi dalam orasinya. 

Dalam pernyataan sikapnya, PMII Tanjungpinang - Bintan mensinyalir ada" "main mata" di balik penerbitan kebijakan  dan dengan tegas menolaknya. 

Peserta aksi meminta aparat hukum mengusut sekaligus memeriksa Kepala Bidang Perdagangan dan Kadisperindagin yang dianggap ngotot membuat "anak emas" dalam penyaluran solar. 

Mereka bahkan secara tegas meminta agar Kadsperindagin dan Kabid Perdagangan dicopot dan dipenjarakan. 

"Kami juga menyatakan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Tanjungpinang yang telah menghianati rakyat dan lebih mengayomi masyarakat," teriak peserta aksi. 

Mahasiswa peserta aksi diterima Kabid Stabilitas Harga Pasar Diperindagin, Anik Muniarti. 

Kepada peserta aksi, Anik menyatakan aspirasi yang disampaikan oleh PMII Tanjungpinang - Bintan ini akan dia sampaikan kepada Kadsperindagin Kota Tanjungpinang Ahmad Yani yang menurutnya sedang berada di luar kota. 

Mahasiswa menyatakan tidak puas dengan jawaban itu dan berencana menggelar aksi lannutan di Pemko Tanjungpinang.

Awal Oktober 2019 lalu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang membagikan kartu kendali kepada 45 sopir bus pariwisata untuk mengantisipasi kelangkaan dan antrian panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Kartu Kendali tersebut membatasi pembelian solar oleh bus pariwisata dalam satu hari maksimal 60 liter. (Andri




Berita Terkait
Lihat Semua