KPK dan BPK Dijadwalkan Hadiri Persidangan Pra Peradilan Kejati Kepri
03 Oktober 2019
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri dipastikan hadir dalam sidang pra peradilan Kejaksaan Tinggi Kepri mangkraknya perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Natuna yang dijadwal berlangsung JUmat (4/10/2019) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

"Informasi yang saya terima seperti itu. KPK dan BPK besok hadir, ditambah BPKP yang sebelumnya sudah hadir. 

Semoga Kajati Kepri hadir sehingga sidang bisa dimulai dengan pembacaan gugatan praperadilan," demikian disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman lewat pesan singkat Kamis (3/10/2019) malam.

Kehadiran Kajati Kepri Edy Birton atau kuasanya disebut Boyamin sangat penting mengingat Kejati Kepri sebagai Termohon I tidak menghadiri sidang pertama yang digelar pada Jumat (20/9/2019) lalu.

Sebagai aparat penegak hukum, Boyamin meminta Kajati Kepri memberikan contoh yang baik dengan menghadiri sidang sebagai upaya penegakan hukum. 

“Kalau Kajati Kepri tidak juga hadir pada sidang kedua ini, saya akan meminta hakim tetap melanjutkan sidang tanpa dihadiri para tergugat termasuk Kajati Kepri atau dikenal istilah sidang Verstek” kata Boyamin di Jakarta.

Menurutnya, sangat ironis Kajati yang digaji negara justru enggan menghadiri sidang praperadilan, sementara MAKI mewakili kepentingan publik dan sebagai penggugat justru selalu menghadiri sidang dengan biaya sendiri. 

“Ini yang ironis, mereka (Kejati) seharusnya hadir karena dibiayai oleh negara,” tegasnya. 

Jika absen dalam sidang, kata Boyamin, berarti Kajati Kepri mengabaikan kesempatan untuk membela diri. 

“Kalau para tergugat tidak hadir termasuk Kajati Kepri,  sebaiknya hakim tetap melanjutkan sidang demi kepastian hukum terhadap perkara korupsi ini,” tegasnya lagi.

Selain itu, Boyamin juga mengaku prihatin melihat ketidakpastian status hukum para tersangka kasus korupsi tersebut. Sebab, kata dia, proses hukum terhadap lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka sejak dua tahun lalu, masih terkatung-katung di Kejati Kepri. 

“Lantaran tidak melanjutkan kasus ini ke penuntutan di pengadilan, berarti pihak Kejati Kepri melanggar banyak undang-undang, Pasal 50 KUHAP dan termasuk Konvensi/Peraturan PBB,” ungkap Boyamin. 

Dalam sidang sebelumnya, Kajati Kepri sebagai termohon I tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Sedangkan KPK sebagai termohon II tidak hadir dan meminta sidang ditunda selama dua pekan. Begitu juga BPK Perwakilan Kepri sebagai termohon III tidak hadir. Sementara Pandapotan mewakili BPKP Kepri selaku termohon IV hadir memenuhi panggilan sidang.

Sebagaimana diketahui, gugatan praperadilan diajukan  Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI). 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Tanjungpinang menyatakan kesiapannya menjalani sidang praperadilan melawan para termohon atas mangkraknya penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 senilai Rp7, 7 miliar. 

Penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Kepri itu sudah berlangsung selama 2 tahun namun belum juga sampai di meja persidangan meski telah ditetapkan lima tersangka. 

Dua diantaranya adalah mantan Bupati Natuna Raja Amrullah dan Ilyas Sabli, kemudian Ketua DPRD Natuna 2009-2014 Hadi Chandra, Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016 Syamsurizon yang juga pernah menjabat sebagai Ketua tim TAPD dan tersangka Makmur selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012.

Ilyas Sabli dan Hadi Chandra bahkan belum lama ini dilantik sebagai anggota DPRD Kepri periode 2019-2024. 

Penetapan kelima tersangka ketika Kejati Kepri dipimpin Yunan Harjaka. Tim Penyidik Kejati Kepri menyatakan menemukan adanya alat bukti yang cukup. Proses pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011-2015 dinilai tidak menggunakan mekanisme aturan serta tidak sesuai dengan harga pasar setempat, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 7,7 miliar. 

Namun hingga dua tahun penangannya kasus ini tidak dilimpahkan ke Pengadilan sehingga MAKI mengajukan praperadilan. (Andri)






Berita Terkait
Lihat Semua