Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat, Polda Kepri Tahan Arifin Nasir
01 Oktober 2019
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S Erlangga. (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, BATAM -  Penyidik Polda Kepulauan Riau menahan mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kepri, Arifin Natsir yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat. 

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga menjelaskan, Arifin yang juga mantan Kadisdik Kepri ini ditahan setelah menjalani pemeriksaan secara intensif pada Senin (30/9/2019).

"Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan," kata Erlangga, Selasa (17 /10/2019).

Selain Arifin Natsir, dalam dugaan korupsi proyek senilai Rp12,5 miliar ini, penyidik Polda Kepri juga menahan dua tersangka lainnya, yaitu Yusuf selaku Direktur PT Sumber Tenaga Baru dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Muhammad Yasir. 

"Keduanya sudah ditahan sejak sekitar seminggu yang lalu," jelas Erlangga. 

Proyek Monumen Bahasa Melayu di Pulau Penyengat dibangun di masa kepemimpinan (alm) Muhammad Sani untuk menghormati  sekaligus mengenang jasa-jasa Raja Ali Haji, sebagai pahlawan nasional di bidang bahasa.

Peletakan batu pertama proyek monumen dilaksanakan Senin 19 Agustus 2013. Proyek ini menggunakan dana APBD melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yang ketika itu Arifin Natsir menjabat sebagai kepala dinas. 

Rancangan pembangunan monumen meliputi tiga tahap, yakni pembangunan pertama pekerjaan dan pemotongan lahan yang dilanjutkan dengan pekerjaan struktur basemen satu dan 2 yang dialokasikan dari anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp4 miliar.

Pembangunan tahap kedua dilanjutkan membangun basemen hingga sepuluh lantai dengan atap spektrum dengan anggaran Rp8 miliar.

Tahap ketiga pembangunan dilanjutkan prmasangan elektrikal, sanitasi, landscape, jalan lingkungan, serta pencahayaan dengan anggaran sebesar Rp4 miliar. 

Total keseluruhan anggaran pembangunan gedung dengan ornamen huruf Arab alif bernilai Rp16 miliar.

Namun dalam pelaksanaannnya, pembangunan monumen bersejarah ini mangrak. BPKP Provinsi Kepri mencium pekerjaan monumen penuh syarat korupsi. Laporan hasil audit dikeluarkan BPKP tahun 2015 lalu. (Oma




Berita Terkait
Lihat Semua