Sidang Praperadilan Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna Ditunda
20 September 2019
Suasana sidang perdana praperadilan dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat (20/9/2019). Sidang ditunda disebabkan tidak dihadiri para pihak termohon. (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Persidangan perdana praperadilan mangkraknya penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015, Jumat (20/9/2019), ditunda. 

Persidangan dipimpin Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungpinang Guntur Kurniawan hanya dihadiri pemohon, dalam hal ini  Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). 

Kejaksaan Tinggi Kepri sebagai termohon I dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon II serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepri tidak hadir. 

Menurut Guntur, KPK telah mengirimkan pemberitahuan tidak hadir di persidangan. 

"KPK minta waktu seminggu," sebut Guntur. 

Berbeda dengan Kejati dan BPK. Menurut Guntur, Kejati Kepri tidak memberi jawaban dan alasan atas ketidakhadiran.

Sebagaimana diketahui, gugatan praperadilan diajukan  Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI). 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Tanjungpinang menyatakan kesiapannya menjalani sidang praperadilan melawan para termohon atas mangkraknya penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 senilai Rp7, 7 miliar. 

Penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Kepri itu sudah berlangsung selama 2 tahun namun belum juga sampai di meja persidangan meski telah ditetapkan lima tersangka. 

Dua diantaranya adalah mantan Bupati Natuna Raja Amrullah dan Ilyas Sabli, kemudian Ketua DPRD Natuna 2009-2014 Hadi Chandra, Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016 Syamsurizon yang juga pernah menjabat sebagai Ketua tim TAPD dan tersangka Makmur selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012.

Ilyas Sabli dan Hadi Chandra bahkan belum lama ini dilantik sebagai anggota DPRD Kepri periode 2019-2024. 

Penetapan kelima tersangka ketika Kejati Kepri dipimpin Yunan Harjaka. Tim Penyidik Kejati Kepri menyatakan menemukan adanya alat bukti yang cukup. Proses pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011-2015 dinilai tidak menggunakan mekanisme aturan serta tidak sesuai dengan harga pasar setempat, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 7,7 miliar. 

Namun hingga dua tahun penangannya kasus ini tidak dilimpahkan ke Pengadilan sehingga MAKI mengajukan praperadilan. 

"MAKI berkepentingan untuk membantu negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk menggugat praperadilan perkara yang mangkrak, termasuk perkara yang ditangani Kejati Kepri itu," ujar Bonyamin. (Andri





Berita Terkait
Lihat Semua