Ratusan Buruh Batam Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan
11 September 2019
Ratusan buruh dari Kota Batam berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepri, di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (11/9/2019). Mereka mendesak pemerintah membatalkan revisi UU nomor 13 tahun 2003 yang dinilai merugikan pekerja. (Foto: Oma)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Ratusan buruh tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional, Rabu (11/9/2019) siang, menggelar unjukrasa di halaman Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang. 

Ratusan buruh yang datang dari Kota Batam itu menuntut pemerintah membatalkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

"Jauh-jauh kami menyeberang dari Batam ke Tanjungpinang hanya untuk memperjuangkan nasib buruh di negeri ini. Pemerintah tolong dengarkan aspirasi kami," kata Taufik, Ketua DPC FSP LEM dalam orasinya. 

Sementara, sejumlah butuh peserta aksi lainnya mengibarkan bendera merah putih dan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (FSP LEM). 

Menurut Taufik, penolakan terhadap  revisi UU Ketenagakerjaan tersebut, karena menilai revisi yang dilakukan sangat merugikan bahkan menyengsarakan kaum buruh maupun pekerja di Indonesia, khususnya di Batam.

Sejumlah poin yang disorot diantaranya rencana pemerintah yang akan menghapuskan pesangon dan Diberikannya peluang bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk menduduki jabatan tinggi hingga terendah di perusahaan Indonesia.

Taufik menilai rencana tersebut suatu bentuk ketidak-berpihakan pemerintah terhadap buruh. 

"Kami akan terus melawan sampai rencana revisi UU Ketenagakerjaan itu dibatalkan," ungkapnya. 

Selain dua poin tersebut, buruh peserta aksi secara tegas menolak kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang dinilai akan membebani pekerja serta akan membuat jatuhnya daya beli kaum pekerja. Defisit BPJS Kesehatan mereka nilai disebabkan tidak profesional dalam melaksanakan tata kelola serta kurang pedulinya pemerintah terhadap beban buruh. 

Dalam kesempatan tersebut, buruh peserta aksi meminta Pemprov Kepri dan DPRD menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Jokowidodo dan DPR RI. (Oma




Berita Terkait
Lihat Semua