Warga Tirto Mulyo Menuntut Penerangan
26 Agustus 2019
Puluhan warga Tirto Mulyo, Kecamatan Tanjungpinang Timur berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (26/8/2019). Mereka menuntut pemasangan aliran listrik di pemukiman mereka. (Foto: Oma)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Puluhan warga Kampung Tirto Mulyo, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Senin (26/8/2019), berunjuk rasa di Halaman Kantor Pemprov Kepri. Mereka menuntut pemasangan instalasi listrik yang dijanjikan sejak beberapa bulan lalu.

Salah seorang pengunjuk rasa, Warga Kampung Tirto Mulyo, Mislan mengatakan, ada 37 rumah di tempat mereka belum mendapatkan aliran listrik.

Didampingi sejumlah pemuda dan mahasiswa dari berbagai organisasi, Mislan menyebut jika perkampungan mereka sempat dipasang instalasi listrik pada tahun 2007. Tak sampai setahun, PLN mencabut aliran listrik lantaran perkampungan mereka masuk kawasan hutan lindung.

Permohonan pemasangan instalasi listrik itu diajukan sejak tahun 2004. Wali Kota Tanjungpinang ketika itu dia sebut menjanjikan pemasangan listrik.

"Selama ini, rumah-rumah di Kampung Tirtomulyo menggunakan listrik curah," tegasnya.

Mislan mengaku mereka tidak memperoleh keadilan.

"Kampung sebelah hutan lindung juga. Tapi kenapa bisa dipasang listrik," pungkasnya.

Aksi yang diikuti sejumlah anak-anak berpakaian seragam SD itu diterima Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepri, Nilwan.

Kehadiran Nilwan terkait persoalan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi syarat untuk membangun instalasi listrik di kampung yang berada di dalam kawan hutan lindung itu.

Kampung Tirtomulyo berada di kawasan hutan lindung Sei Pulai, salah satu sumber air bersih yang dikelola PDAM Tirta Kepri.

"Ada jalan lain yang bisa ditempuh setelah kami rapat dengan pemerintah pusat membahas persoalan itu. Ombudsman membantu warga tanpa harus ada dokumen AMDAL, dan ini terjadi di daerah lain," kata Nilwan.

Nilwan mengatakan putusan Ombudsman terkait gugatan pembangunan instalasi listrik di Tirtomulyo tidak dapat diganggu gugat.

"Pertimbangannya untuk kepentingan warga," katanya

Terkait permasalahan hutan lindung, Nilwan enggan mengomentarinya. Menurut dia, hutan lindung di kawasan lain juga banyak dibangun rumah.

"Ini terjadi pada banyak tempat di Kepri, termasuk provinsi lain," tegasnya.


Kendati demikian, lanjut dia, Pemprov Kepri akan berupaya untuk merealisasikan pemasangan instalasi listrik di wilayah itu. (Oma)




Berita Terkait
Lihat Semua