30 Persen Tenaga Honorer Pemko Batam Belum Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan
21 Agustus 2019
Ilustrasi. (Foto: Andri Mediansyah)
INILAHKEPRI, BATAM  - Sebanyak 30 persen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau sering dikatakan sebagai pegawai honorer di lingkup Pemko Batam belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

"Belum seluruhnya masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, makanya kami tidak henti-hentinya mengajak pegawai non ASN di lingkungan Pemko Batam," kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Surya Rizal, Selasa (20/8/2019).

Menurutnya, dari 6.300 tenaga non ASN di Pemko Batam, yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan baru sebanyak 4.300 orang (70 persen). 

Rizal menjelaskan, berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, 
tenaga non ASN yang wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak saja tenaga honorer yang ada di kantor OPD, kecamatan maupun kelurahan. Pekerja sosial seperti mubaligh, guru TPQ dan pendeta yang mendapat insentif dari Pemko Batam juga wajib mendapat manfaat di BPJS Ketenagakerjaan.

"Bahkan RT RW juga wajib diikutksertakan karena menerima insentif dari Pemko Batam," jelasnya. 

Diberikannya jaminan Ketenagakerjaan melalui BPJS disebut Surya Rizal untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. 

Program di BPJSTK ini dia katakan memberikan perlindungan atas berbagai risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja.

Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. (Adi





Berita Terkait
Lihat Semua