KPK Kembali Periksa 9 Saksi Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi Nurdin Basirun
19 Agustus 2019
Gubernur Kepri non aktif, Nurdin Basirun. (Foto: Dokumen inilahkepri.com / Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memintai keterangan sembilan saksi terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi jabatan melibatkan Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun.

Kesembilan saksi dimaksud terdiri dari tujuh pejabat Pemprov Kepri, yakni Plt Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepri Hendri Kurniadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Abu Bakar, Kepala Biro Umum Martin Luther Maromon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017- 2018, Yerri Suparna, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Zulhendri,  Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Ahmad Nizar,  dan Sekretaris Daerah, TS Arif Fadillah.

Selain itu, dua saksi lainnya yaitu Pegawai Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Muhammad Shalihin,  dan Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri 
Guntur Sakti. 

Pemeriksaan terhadap para pejabat itu dibenarkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (19/8/2019). 

"Iya, hari ini jadwal pemeriksaannya di Mapolres Barelang, Batam, Kepri," kata Febri lewat pesan WhatsApp. 

Selain Nurdin, KPK pada 11 Juli 2019 lalu telah menetapkan tiga orang  lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH) dan Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta.

Selain kasus suap, Nurdin juga telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Dalam penyidikan kasus ini, total gratifikasi yang diterima Nurdin Basirun dan telah disita KPK sekitar Rp6,1 miliar dengan rincian Rp3.737.240.000,  180.935 dolar Singapura, 8.553 dolar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal, 30 dolar Hong Kong dan 5 euro.

KPK menduga uang tersebut merupakan gratifikasi yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan posisi dan kewenangan Nurdin sebagai penyelenggara negara.

Salah satunya terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019. (Oma




Berita Terkait
Lihat Semua