Ini Kronologi OTT Yang Menyeret Gubernur Kepri Sebagai Tersangka Suap Izin Reklamasi
11 Juli 2019
Gubernur Nurdin Basirun (tengah) dikawal Penyidik KPK ke pesawat menuju Jakarta, Kamis (11/7/2019) siang. (Foto: Andri Mediansyah)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konfrensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019) malam tadi memberikan penjelasan operasi tangkap tangan OTT yang menyeret Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebagai salah satu tersangka penerima suap.

Didampingi Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Basaria Panjaitan menjelaskan, KPK menerima informasi adanya rencana penyerahan dari pihak swasta belakangan diketahui bernama Abu Bakar kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang.

Rabu (10/7/2019) sekitar pukul 13.30 WIB, KPK mendapati adanya penyerahan uang sebagaimana informasi sebelumnya. Tim KPK mengamankan Abu Bakar di areal Pelabuhan SBP, sementara di saat bersamaan Tim KPK yang lain mengamankan Budi Hartono  saat akan keluar dari pelabuhan. Dari tangan Budi Hartono KPK turut mengamankan Uang 6.000 Dollar Singapura.

Oleh Tim KPK Keduanya kemudian dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk diperiksa lebih lanjut. Di Mapolres Tanjungpinang KPK meminta dua orang staf Dinas Kelautan da Perikanan berinsial MSL dan ARA supaya datang ke Polres untuk dimintai keterangan. Keduanya hadir pukul 18.30 WIB. 

Secara pararel, sekitar pukul 19.30 WIB, Tim KPK mengamankan Gubernur Nurdin Basirun di rumah dinas di Gedung Daerah. Di rumah Dinas Gubernur itu juga Tim KPK mengamankan NLN (Nilwan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau). 

Di rumah dinas, Tim KPK mengamankan sebuah tas berisi sejumlah uang. Yakni 43.942 Dollar Singapura, 5.303 Dollar Amerika, 5 Euro, 407 Ringgit Malaysia, 500 Real, dan Rp 132,610 juta. Malam itu juga, Nurdin dan Nilwan dibawa ke Polres Tanjungpinang.

Kamis (11/7/2019) sekitar pukul 10.40 KPK membawa 7 orang ke Jakarta melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang. Ketujuh orang dimaksud adalah Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edi Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Budi Hartono, Abu Bakar, Kadis Lingkungan Hidup Nilwan, serta MSL dan ARA yang merupakan Staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri.

Setelah melakukan pemeriksaan lanjutan dan melakukan gelar perkara, KPK menetapkan Nurdin Basirun, Abu Bakar, Edi Sofyan dan Budi Hartono sebagai tersangka suap dan gratifikasi izin prinsif dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. (Andri) 




Berita Terkait
Lihat Semua