KPK Tetapkan Nurdin Sebagai Tersangka Suap dan Gratifikasi Izin Reklamasi Tanjung Piayu
11 Juli 2019
Nurdin Basirun. (Foto: Dokumen inilahkepri.com)
INILAHKEPRI  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebagai tersangka  dugaan tindak pidana korupsi terkait izin prinsif dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

Penetapan tersangka orang nomor satu Kepulauan Riau ini disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konfrensi digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019) malam tadi.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain. Yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edi Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan Abu Bakar sebagai tersangka pemberi suap.

Didampingi Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Basaria Panjaitan menjelaskan, suap diberikan kepada Nurdin Basirun ini terkait izin prinzip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

Konstruksi perkaranya, terang Basaria, Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk dibahas di Paripura DPRD Kepri, dimana  keberadaan Perda ini dijadikan acuan dan dasar hukum pengelolaan pemanfaatan wilayah kelautan yang ada di Kepri.

Terkait Perda ini, ada beberapa pihak yang dia sebut mengajukan permohoan izin, yaitu izin pemanfaatan laut proyek reklamasi untuk diakomodir di dalam perda dimaksud.

Mei 2019, ABK (Abu Bakar) mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu Batam. Izin diajukan untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektar. 

"Padahal Tanungpiayu adalah area yang diperuntukkan sebagai kawasan budi daya dan hutan lindung," tegas Basaria.

Terkait ini, Nurdin Basirun kemudian memerintahkan Edi Softan dan Budi Hartono untuk membantu Abu Bakar supaya izin segera disetujui. Untuk mengakali agar izin disetujui, Budi lantas memberitahukan Abu Bakar supaya menyebutkan pembangunan restauran dengan kerambah di bawahnya. 

"Ini seakan terlihat seperti fasilitas budidaya," kata Basaria lagi. 

Budi kemduian meminta Edi Sofyan supaya menyiapkan dokumen dan data pendukung supaya disetujui. 

Basaria menegaskan, dokumen dan data pendukung itu dibuat tidak berdasar analisis apapun. 

"Jadi di-copy paste dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya," sebutnya.

Suap Diterima Nurdin Bertahap 

Terkait izin tersebut, Nurdin Basiru diduga menerima uang dari Abu Bakar. Uang diberikan baik secara langsung maupun melalui Edi Sofyan dalam beberapa kali kesempatan.

30 Mei 2019, Nurdin menerima uang sebesar 5.000 Dollar Singapura dan  Rp 45 juta. 
"Esoknya, 31 Mei 2019, terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar seluas 10,2 hektar," jelas Basaria.

Rabu 10 Juli 2019, Abu Bakar kembali memberikan uang tambahan sebesar 6.000 Dollar Singapura.

Uang tambahan inilah yang kemudian menjerat Nurdin, Abu Bakar, Edi Sofyan dan Budi Hartono.

Setelah melakukan pemeriksaan lanjutan serta melaksanakan gelar perkara, KPK meningkatkan status penangana perkara penyidikan.

Nurdin Basirun yang diduga menerima suap dan gratifikasi disangkakan Pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasa 12 B UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Edi Sofyan dan Budi Hartono disangkakan dengan pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11, dan Abu Bakar sebagai tersangka pemberi suap  dikenakan pasal 5 ayat 1 hurf A atau huruf B atau pasal 13 UU Tipikor. (Andri)




Berita Terkait
Lihat Semua