Atasi Persoalan PPDB, Komisi IV DPRD dan Disdik Kepri Sepakat Tambah 6 Rombel di Tanjungpinang
09 Juli 2019
RDP terkait PPDB digelar Komisi IV DPRD Kepri bersama Disdik Kepri, Selasa (9/7/2019). RDP diantaranya menghasilkan rencana penambahan masing-masing 2 Rombel di 3 sekolah tingkat atas di Tanjungpinang. (Foto:Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (9/7/2019), menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Khusus Tanjungpinang, Dinas Pendidikan Kepri menyepakati akan membuka masing-masing dua rombongan belajar (Rombel) di tiga sekolah untuk mengakomodir siswa yang belum tertampung.

Ketiga sekolah dimaksud yakni SMA Negeri 1, SMK Negeri 2 dan SMKN 1. 

"Intinya solusinya seperti itu. Untuk saat ini, tidak ada solusi selain menambah Rombel," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara usai RDP digelar di ruang rapat Komisi IV.

Kepala Dinas Pendidikan Kepri M Dali menjelaskan, ditambahnya Rombel di tiga sekolah dimaksud disebabkan adanya penumpukan di tiga sekolah itu.

"Tapi jika mengacu kepada RDT (Rencana Daya Tampung) sebetulnya tidak masalah. Jika berlangsung sesuai tahapan pada PPDB Tahap II, sekolah ini akan terisi semua. AKan tetapi kita harus melihat secara logis adanya kejenuhan di SMA 1, SMA 2, dan SMKN 3," kata Dali.

Dia menyebut penambahan Rombel di tiga sekolah ini bersifat meringankan. 

Dali menambahkan, sebagai upaya penyelesaian permasalahan kedepan, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri kedepan berencana membangun satu SMA dan satu SMK di Tanjungpinang. Dia berharap dukungan semua pihak, termasuk sokongan penganggaran dari Komisi IV DPRD Kepri.

Soal penambahan sekolah baru ini, Ketua Komisi IV, Teddy Jun Askara menyepakati mengingat keterbatasan daya tampung SMA dan SMK untuk menampung lulusan SMP. Keterbatasan dia katakan terlebih di Kecamatan Tanjungpinang Timur. SMAN 7 di Sungai Carang yang ada sekarang ini dikatan Teddy belum memiliki ruang belajar yang memadai.

"Permasalahan penerimaan murid baru SMAN saat ini menimbulkan permasalahan lantaran banyak orang tua atau wali murid tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah negeri. Disamping keterbatasan sekolah di kecamatan dengan penduduk terpadat di Tanjungpinang, sistem zonasi juga membatasi siswa berdomisili di kecamatan tersebut untuk mendaftar ke sekolah lain yang umumnya berada di luar Tanjungpinang Timur. (Andri)





Berita Terkait
Lihat Semua