Waduk Busung Akan Dibangun Tahun 2020, Seribu KK Akan Direlokasi
06 Juli 2019
Danau bekas galian pasir di Desa Busung, Kabupaten Bintan. Pemerintah Provinsi Kepri bersama Kementerian PUPR akan merealisasikan pembangunan Waduk Busung pada 2020 mendatang. (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan merealisasikan pembangunan Waduk Busung, Kabupaten Bintan, tahun 2020 mendatang.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra IV Ismail menyampaikan, kementrian bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun. Hal ini dia sampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepri, Kamis (4/7/2019).

Dia menjelaskan, Waduk Busung nantinya dapat menampung sekitar 111 juta meter kubik, 10 kali lebih banyak dibanding dengan Waduk Sei Gong di Batam. 

Waduk Busung yang terletak di Desa Busung Kabupaten Bintan ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 4,721 meter, didasarkan Perda Kabupaten Bintan No 2 Tahun 2012 dan dokumen RTRW Kabupaten Bintan. 

Dalam kesempatan ini, Ismail memaparkan jika pembangunan Waduk Busung akan berdampak pada tergusurnya pemukiman penduduk dan fasilitas publik seperti jalan, puskesmas, dan sekolah. 

Pemukiman penduduk serta fasilitas umum itu berada di 2 kelurahan dan 5 Desa. 

"Dampaknya ada pemukiman, puskesmas, jalan dan sekolah di 2 kelurahan dan 5 desa akan ditenggelamkan," tegasnya. 

Terkait ini, kata Ismail, pihaknya telah menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah daerah mengingat kementrian tidak mengalokasikan anggaran untuk penuntasan masalah tersebut.

“Kita perlu melihat bagaimana sebelumnya pemerintah pusat dan daerah melakukan suatu upaya besar  dan bersama-sama menuntaskan pembangunan Waduk busung tersebut,"ungkap Ismail. 

Asisten II Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Kepri Syamsul Bahrum mengatakan, terkait rencana pembangunan Waduk Busung, pihaknya telah membentuk tiga tim yakni tim pembebasan lahan, tim apprasial, dan tim dari BPN.

Tim ini  disebut Samsul akan menginventarisir status lahan yang terdampak. Pemprov Kepri melalui Baperenlitbang juga dia sebut telah merancang formula kompensasi kepada 1.000 KK yang lahannya terdampak pembangunan. 

"Nantinya masyarakat setempat tidak akan diberikan uang tunai, namun akan direlokasi ke tempat baru dengan fasilitas publik yang lengkap," tegas Syamsul. 

Sejumlah OPD nantinya akan berperan membangun fasilitas untuk relokasi. Dinas PU membangub jalan, Perkim membangun perumahan, Dinkes fasilitas kesehatan, dan Disdik membangun fasilitas pendidikan. (Andri




Berita Terkait
Lihat Semua