Komisi III DPRD Tanjungpinang Gelar RDP Terkait Penimbunan Mangrove Hulu Sungai Carang
30 Mei 2019
Rapat dengar pendapat (RDP) dilaksanakan Komisi III DPRD Tanjungpinang, Senin (31/5/2019). (Foto: IST)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Komisi III DPRD Tanjungpinang, Senin (27/5/2019), menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan penimbunan hutan bakau di Hulu Sei Carang, Kelurahan Air Raja, Tanjungpinang. 

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanjungpinang Ashadi Selayar ini dilaksanakan untuk mengKlarifikasi laporan masyarakat terkait hal tersebut. Dalam RDP tersebut, Komisi III mendengar penjelasan dari Beni Suprianto melalui kuasa hukumnya Muhammad Faisal dari Kantor Muhammad Faizal SH & Associates.

Dalam pertemuan itu, Muhammad Faizal mewakili kliennya mengklarifikasi informasi diterima Komisi III soal dugaan penimbunan yang dilakukan PT Bintan Jaya Sakti Satu sebagai pengembang Perumahan Bukit Galang Permai. 

Menurut Faizal, Undangan RDP yang ditujukan kepada PT. Bintan Jaya Sakti Satu adalah pemanggilan yang salah alamat, karena lahan berada dilokasi penimbunan bukanlah milik PT Bintan Jaya Sakti Satu, melainkan milik Beni Suprianto yang diperoleh jauh sebelum adanya aktivitas penimbunan.


"Saudara Ashadi Selayar selaku Pimpinan RDP, diawal pembukaan rapat telah mengklarifikasi terlebih dahulu  terkait  kesalahan yang disebutkan dalam undangan. Sehingga Pimpinan Rapat meralat bahwa Acara RDP bukanlah seperti yang tertera pada Undangan yang telah diterima sebelumnya, melainkan RDP Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang ini terkait aktivitas penimbunan di Hulu Sei Carang, bukan penimbunan mangrove," papar Faizal, Kamis (30/5/2019).

Atas klarifikasi tersebut, Komisi III menyatakan tidak ada penimbunan lahan  mangrove sebagaimana diberitakan salah satu media online.


"Namun yang terjadi adalah aktivitas penimbunan di sekitar Hulu Sei Carang di Kelurahan Air Raja," kata Faizal lagi.

Menurut Faizal,  loasi yang diduga terdapat aktivitas penimbunan tersebut merupakan milik kliennya  yang telah diwakafkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang (melalui Kelurahan Air Raja) sejak Tahun 2017 yang diperuntukan untuk fasilitas umum dan normalisasi Sei Carang yang sering mengalami endapan lumpur, sehingga sering terjadi banjir disekitar kawasan tersebut.

Pada kesempatan ini Faizal juga menegaskan jika penimbunan tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat Perum Bukit Galang Permai yang diteruskan melalui program Kelurahan Air Raja untuk pembangunan fasum sebagaimana peruntukkan diwakafkannya lahan tersebut.

Terkait ijin aktivitas penimbunan, Faizal menegaskan hal itu bukan merupakan wewenang kliennya lagi mengingat status lahan yang telah diwakafkan. 


Faizal juga mengklarifikasi informasi penimbunan yang dilaksanakan sejak 3 bulan terakir. Menurutnya, penimbunan telah dilaksanakan lebih setahun lalu, atau pada tahun 2018 lalu, dan saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas penimbunan di lahan dimaksud.

"Penimbunan dilakukan juga setelah adanya saran dari instansi terkait yang akan membangun batu miring dilokasi tersebut sebagaimana permohonan program pembangunan batu miring dari Kelurahan Air Raja. Namun usulan program tersebut belum bisa dilaksanakan karena kontur tanah di lokasi belum padat, sehingga disarankan agar lahan tersebut dipadatkan terlebih dahulu pada tahun 2018," papar Faizal.

"Menurut saya, klien kami seharusnya mendapat penghargaan karena telah mewakafkan lahan," sebutnya.

Dalam RDP ini, Komisi III  meminta Pemerintah Kota Tanjungpinang (melalui Kelurahan Air Raja) segera mengurus permohonan ijin pembangunan fasum tersebut sesuai peruntukannya. (Andri)




Berita Terkait
Lihat Semua