Dicoret atau Tidak, Bawaslu dan KPU Masih Menunggu Salinan Putusan Bersalah Ranat Mulia Pardede
03 April 2019
Ranat Mulia Pardede ketika menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. (Foto: Dokumen inilahkepri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Bawaslu dan KPU Tanjungpinang masih menunggu salinan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menentukan dicoret atau tidaknya Ranat Mulia Pardede sebagai caleg PSI daerah pemilihan Tanjungpinang Barat-Kota. 

Ditemui di sela simulasi pemungutan suara di TPS Lapangan Sepakbola Kelurahan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Rabu (3/4/2019), Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini menyatakan baru dapat membuat keputusan setelah menerima salinan putusan bersalah terhadap Ranat Mulia Pardede. 

"Kami baru bisa mengkaji dan membahas kalau sudah menerima putusan. Sekarang saya belum menerima salinan putusan sehingga belum melaksanakan pembahasan," ujar Zaini, Rabu (3/4/2019).

Zaini menyatakan belum bisa berkomentar ketika ditanya soal pencoretan nama Ranat Mulia Pardede sebagai Caleg. 

"Memang ada ketentuan mencoret nama Caleg jika ditetapkan bersalah. Tapi saya belum bisa berkomentar karena belum menerima salinan putusannya," ucap Zaini lagi. 

Di tempat sama, Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution juga menyampaikan hal sama, masih menunggu salinan putusan. 

"Kami menunggu hasil putusan dan rekomendasi Bawaslu baru kemudian memplenokan. Nanti kami sampaikan hasilnya (dicoret atau tidak), ujar Aswin.

Putusan bersalah Ranat Mulia Pardede atas perbuatan kampanye di Kampus STIE Pembangunan disampaikan Humas PN Tanjungpinang Santonius Tambunan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nurhaida Betty Aritonang, Fakih Yuwono dan Jalaluddin memutuskan Ranat bersalah, Rabu (27/3/2019). 

Dalam putusannya, terang Santonius, majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan kurungan badan yang tidak harus dijalani. 

"Kecuali ada putusan hakim menentukan lain, disebabkan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan habis dan denda Rp24 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti satu bulan penjara," terang Santonius.

Sebagaimana diketahui, di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dua hakim yang memimpin sidang menyatakan Ranat tidak bersalah sehingga dia dibebaskan dari tuntutan. Namun JPU Kejari Tanjungpinang memutuskan banding ke Pengadilan Tinggi. 

Berdasar ketentuan berlaku, putusan bersalah oleh Pengadilan Tinggi itu sudah final. 

"Upaya hukum (pelanggaran Pemilu) hanya sampai tingkat pengadilan tinggi," tegas Santonius. (Andri




Berita Terkait
Lihat Semua