Dewan Nilai Pelaksanaan Visi-Misi Pemprov Kepri Masih Jauh Dari Harapan
28 Maret 2019
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. (Foto: IST)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - DPRD menilai upaya pemerintah Pemprov Kepri dalam mewujudkan visi misinya masih jauh dari harapan. Proses pembangunan yang dilaksanakan dianggap pula belum berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Padahal, kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, konsepsi penyelesaian target pencapaian visi Pemprov Kepri dalam 10 tahun pertama adalah menyelesaikan infrastruktur untuk segala kebutuhan tiga aspek visi Kepri, dan pada 10 tahun berikutnya salah satunya adalah penyiapan dan pembenahan sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan kepariwisataan. 

"Infrastruktur untuk pengembangan obyek pariwisata Kepri harus lebih visioner dalam menginovasi Pendapatan Asli Daerah guna pemenuhan rencana pembangunan Kepri kedepan," kata Ketua DPRD Jumaga Nadeak saat pembukaan Musrenbang di Tanjungpinang, Rabu (27/3).

Jumaga menyebut gal itu menjadi dasar bagi DPRD Kepri pokok pikiran untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2020.

"Pertama, kami mendorong sarana prasarana transportasi laut dan jembatan pelabuhan sebagai salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan dalam hal distribusi ekonomi," paparnya.

Pokok pikiran kedua adalah sektor tambang darat, Amdal dan Sumber Daya Alam Terbarukan. Dari pengamatan DPRD Kepri, pertambangan khususnya bijih bauksit, pada umumnya belum menerapkan konsep pengelolaan pertambangan yang baik dan benar. Sehingga, menimbulkan dampak terhadap spasial, sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar pertambangan tersebut.

Selain itu, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan itu, tidak diiringi dengan pemasukan yang sepadan bagi anggaran daerah. 

"Atas dasar itu, kami meminta kepada Pemprov Kepri untuk menyikapi pertambangan ini dengan melakukan evaluasi,"

Selanjutnya adalah peningkatan PAD sektor maritim labuh jangkar. Lewat Musrenbang ini, kata Jumaga, DPRD Kepri terus mendorong Pemprov Kepri untuk merealisasikan pendapatan negara bukan pajak lewat labuh jangkar. 

"Tahun ini merupakan ujung dari pengabdian kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri dalam lima tahun masa pengabdian. Maka kami berharap realisasi PAD melalui labuh jangkar ini dapat menjadi kado manis bagi masyarakat Kepri," harap politisi PDIP ini.

Terkait peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.  DPRD meminta Pemprov Kepri melalui dinas terkait untuk dapat meningkatkan aksesbilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, dukungan penguatan promosi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata. 

Terakhir, DPRD kembali mendorong pembentukan Bank Kas Daerah. 

"Melalui Musrenbang kali ini, Saya mengajak pemerintah Provinsi Kepri untuk kembali memikirkan dan merintis berdirinya bank daerah milik kita sendiri. Karena, nantinya bank ini akan menjadi kebanggaan kita," papar Jumaga.

Dengan memiliki Bank daerah sendiri, maka pemasukan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar dari hanya menerima pembagian deviden setiap tahunnya. 

"Contoh dengan adanya bank ini sudah banyak. Misalnya Bank DKI, Bank Jabar, Bank BJB, Bank Nagari di berbagai daerah," papar Jumaga. 

Menanggapi ini, Gubernur Kepri Nuridn Basirun menyampaikan terimakasih atas masukan berupa pokok pikiran disampaikan DPRD Kepri. Nurdin menyatakan pembangunan di Kepri dapat berjalan walau dengan segala keterbatasan anggaran jika dikerjakan bersama-sama.

"Mengenai labuh jangkar yang disebut pak Ketua, kami akan maksimal mengejarnya ke kementerian perhubungan. Begitupula pariwisata dan lain sebagainya," kata Nurdin. (Andri)




Berita Terkait
Lihat Semua