Mahasiswa Mengaku Kecewa Kepada Polisi Karena Tidak Diberi Izin Berunjuk Rasa di Halaman Kantor Gubernur
21 Maret 2019
Mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menuntut ditutupnya pertambangan bauksit Bintan di kantor Gubernur Kepri, Dompak. Mereka mengaku kecewa dengan aparat Kepolisian Resor (Polres) Tanjungpinang yang tidak memberikan izin untuk mereka berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur. (Foto: Oma)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengaku kecewa dengan  aparat Kepolisian Resor (Polres) Tanjungpinang yang tidak memberikan izin untuk mereka berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Provinsi Kepri, Dompak. 

Kamis (21/3/2019) siang, mahasiswa GMNI yang melakukan unjukrasa terlihat tertahan di portal pintu masuk menuju kantor Gubernur dan dikawal ketat oleh pihak kepolisian.

"Kami sudah melakukan aksi dua hari ini, namun tidak diizinkan oleh aparat kepolisian," kata Nababan, koordinator lapangan aksi unjuk rasa. 

Dia merasa kecewa karena aparat kepolisian dianggap berpihak kepada Pemprov Kepri. Menurut Nababan, kepolisian beralasan mendapat perintah dari Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah, agar tidak mengizinkan unjuk rasa mahasiswa tersebut berlangsung di halaman kantor gubernur. 

"Selain itu alasannya, gubernur, wakil gubernur dan sekda sedang tidak ada di tempat," ucapnya sebelum meninggalkan Kantor Gubernur. 

Nababan menegaskan jika mereka  akan kembali melakukan aksi lanjutan di Polda Kepri, di Kota Batam. 

Ketua IMM Cabang Tanjungpinang-Batam, Agung Yuda Pratama, menyatakan, aksi tersebut  mereka lakukan untuk menuntut penutupan  pertambangan bauksit di Bintan karena merusak lingkungan. 

"Jelas ini tidak sesuai visi-misi gubernur yang katanya ramah dengan lingkungan," tutur Agung.

Selain itu, mereka juga menuntut gubernur  menghentikan reklamasi proyek gurindam 12 di kawasan pesisir Tanjunngpinang yang dinilai merugikan nelayan tangkap tradisional setempat.

"Pendapatan nelayan menjadi berkurang semenjak ada reklamasi tersebut. Karena muara tangkapannya sudah digusur oleh pemerintah," sebutnya. (Oma




Berita Terkait
Lihat Semua