Jumaga Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Izin Tambang di Bintan
14 Maret 2019
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. (Foto: IST/Humas DPRD Kepri)
INILAHKEPRI, BATAM - Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi perizinan mineral dan sumber daya alam di Kepri ini. 

Pernyataan disampaikan Jumaga terkait pencopotan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Amjon dan Azman Taufik sebagai Kepala Dinas.

"Yang perlu dihitung sekarang, berapa besar kerugian negara yang timbul akibat terbitnya perijinan aktifitas pertambangan tersebut. Itu perlu dikejar juga," kata Jumaga di Batam, Kamis (14/3). 

Ia menduga negara dirugikan milyaran rupiah dari perizinan-perizinan yang dikeluarkan.

Jumaga menambahkan, untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor perizinan minerba, KPK selayaknya fokus menyasar korporasi dan pejabat publik sebagai pembuat keputusan. 

Ia menyarankan lembaga antirasuah memulai dari proses administrasi. 

"Jika dalam proses administrasi nanti ditemukan aliran dana untuk memuluskan perijinan, maka harus diungkap siapa saja penerima dana tersebut," tegas Jumaga.

Sebagaimana diketahui, Amjon dan Azman dicopot karena mengeluarkan tiga ijin usaha pertambangan bauksit di wilayah Kabupaten Bintan. Azman Taufik  terseret karena saat itu Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri. Peoncopotan keduanya didasarkan rekomendasi Mendagri atas adanya temuan KPK atas adanya kesalahan wewenang dalam penerbitan izin tambang bauksit di Bintan. (Andri)





Berita Terkait
Lihat Semua