Tolak Proyek Reklamasi Jalan Lingkar Gurindam 12, Puluhan Nelayan Bakar Ikan di Kantor Gubernur Kepri
06 Maret 2019
Aksi unjuk rasa nelayan tergabung dalam Aliansi Nelayan Tanjungpinang-Bintan di halaman Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Rabu (6/3/2019). Dalam unuk rasa ini mereka menyauarakan penolakan terhadap aktivitas reklamasi Proyek Jalan Lingkar Gurindam 12 dan pendalaman alur di Bintan pesisir. (Foto: Oma)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Puluhan nelayan tergabung dalam Aliansi Nelayan Tanjungpinang-Bintan berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Kepri, Rabu (6/3/2019). Aksi dilaksanakan sebagai bentuk penolakan keras terhadap proyek reklamasi Jalan Lingkar (ring road) Gurindam 12 yang kini sedang berlangsung.

Dalam unjuk rasa tersebut, para nelayan membakar ikan di depan Kantor Gubernur. Aksi ini disebut merupakan pembuktian jika mereka yang melakukan aksi tersebut adalah nelayan.

"Ini membuktikan bahwa kami memang nelayan," ujar Ketua Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Pulau Bintan, Buyung Adli.

Dia menjelaskan, selain menolak proyek reklamasi Gurindam 12 di tepi laut Tanjungpinang, dalam aksi tersebut mereka juga menyuarakan penolakan terhadap pengerukan alur kapal di kawasan Bintan pesisir.

Menurutnya, aktivitas yang telah berjalan mulai Januari 2019 itu sudah cukup meresahkan masyarakat nelayan. Dampak kerusakan lingkungan bawah laut, seperti terumbu karang dan biota laut lainnya dia katakan berpengaruh terhadap jumlah tangkapan.

"Tempat reklamasi dan pengerukan alur kapal ini ruang tangkap nelayan tradisional. Penghasilan kami yang biasanya 190 ribu per hari, turun jadi 80 ribu per hari," ungkapnya.

Dalam unjuk rasa tersebut, sejumlah organisasi yang tergabung di dalam Aliansi Nelayan Tanjungpinang-Bintan sepakat membuat pernyataan sikap kepada Pemprov Kepri, khususnya kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Mereka menuntut kerugian nelayan selama berlangsungnya kegiatan reklamasi dan pengerukan kapal, menghentikan kegiatan reklamasi dan pengerukan alur kapal.

Selain itu, Pemerintah dituntut memberikan perlindungan kepada nelayan atas sejumlah bentuk risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, memperjelas izin studi kelayakan reklamasi Tepi Laut Tanjungpinang, dan pengerukan kapal di Bintan pesisir.

Mereka juga menuntut pemerintah untuk melibatkan nelayan dalam sosialisasi terkait kegiatan reklamasi dan pengerukan alur kapal. 

"Selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi AMDAL terkait pengerukan kapal maupun reklamasi," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Buyung menegaskan mereka harus mendengar penjelasan langsung dari Gubernur atas tuntutan yang mereka suarakan.

"Kata stafnya Pak Gubernur sedang tidak di tempat. Kami akan tunggu sampai beliau datang. Sampai magrib," katanya. (Oma)




Berita Terkait
Lihat Semua