Tim Hukum PSI Laporkan Dua Komisioner Bawaslu Tanjungpinang ke DKPP RI
04 Maret 2019
Hariyanto, salah seorang anggota Tim Jangkar PSI memberikan keterangan pers di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (4/3/2019). Tim Lembaga Hukum Jangkar PSI melaporkan dua komisioner Bawaslu Tanjungpinang karena menganggap tidak profesional dalam menangani dugaan kampanye yang menjerat salah seorang Caleg PSI dapil Tanjungpinang Barat-Kota. (Foto: Masrun)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Tim Lembaga Hukum Jaringan Advokasi Rakyat (Jangkar)  Solidaritas Indonesia melaporkan dua Komisioner Bawaslu Kota Tangpinang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI).

Pelaporan dilakukan Jumat (1/3/2019).  Tim kuas hukum Jangkar PSI melaporkan Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini dan Koordinator Divisi Hukum dan pelanggaran Bawaslu Tanjungpinang Mariyamah. 

Heriyanto, salah seorang perwakilan Jangkar Solidaritas DPP PSI menegaskan jika pihaknya menilai dua komisioner itu diduga tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas maupun penegakkan hukum pelanggaran kampanye pada Pemilu 2019 di Kota Tanjungpinang. 

"Yang pasti tidak memiliki wawasan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan kepastian hukum. Dan buat kami itu sebuah pelanggaran kode etik," ucap Heriyanto didampingi Ketua DPC PSI Tanjungpinang Andri di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (4/3/2019). 

Menurut dia, hal itu bisa dilihat pada kasus dugaan pelanggaran kampanye di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang menjerat Ranat Mulia Pardede, Caleg DPRD Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang Barat-Kota asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Heriyanto menilai, pasal 521 yang didakwakan kepada Ranat Mulia tidak tepat untuk disangkakan kepadanya. Dia menilai Ranat tidak ada unsur sengaja dalam melakukan kampanye di lembaga pendidikan. 

"Pasal 251 dikatakan, orang dengan sengaja. Berarti miliki niat, rencana maupun inisiatif, tapi unsur dengan sengaja ini kalau dilihat seluruh dakwaan Jaksa tadi tidak ada fakta yang mengatakan itu," tutupnya. 

Terpisah, Komisioner Bawaslu Tanjungpinang Mariyamah mengaku tidak mempersoalkan laporan itu. Dirinya dan Muhammad Zaini selaku Ketua Bawaslu Tanjungpinang akan bersikap kooperatif untuk mengikuti seluruh proses persidangan kode etik di DKPP RI nantinya. 

"Dan kami memberikan keterangan sesuai data-data yang kami miliki," terangnya saat dihubungi, Senin petang tadi. 

Lanjut Mariyamah, penetapan tersangka Ranat atas dugaan pelanggaran kampanye oleh tim penyidik Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah melalui proses kajian mendalam selama 14 hari. 

Dengan tahapan klarifikasi mulai keterangan Pelapor, Terlapor, para saksi hingga keterangan ahli. Dan itu telah sesuai standar operasional prosedur (SOP) Gakkumdu dalam penanganan perkara pidana Pemilu. 

"Sehingga kesimpulannya ini memenuhi unsur pidana," pungkasnya. (Masrun)





Berita Terkait
Lihat Semua