Terdakwa Korupsi Pembangunan Pelabuhan Dompak Akui Dakwaan JPU
27 Februari 2019
Heriyadi, terdakwa kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Dompak saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tajungpinang, Rabu (26/2/2019). (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Hariyadi, terdakwa tindak pidana korupsi senilai Rp5,54 miliar pada proyek pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Dompak mengakui dakwaan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (27/2/2019), Heriadi yang mengenakan kemeja putih tidak menampik isi dakwaan JPU dibacakan dalam sidang perdana tersebut.  

Dalam sidang perkara 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpi dipimpin Hakim Sumedi bersama Yon Efri dan Jonni Gultom sebagai hakim anggota, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Noly Wijaya dan Gustian menyatakan, Hariyadi selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor Syahbandar Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. 

Terdakwa sengaja melakukan pengurangan maupun menambah volume, diantaranya mengurangi tanah untuk fondasi berkurang 0,09 meter, lapisan pasir termasuk material berkurang 1,15 meter, pasangan batu di bawah fondasi bertambah 0,3 meter dan material serta aspek pekerjaan lainnya. 

Hariyadi maupun penasihat hukumnya, Sevnil Asmedi dan Sri Erawati tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut.. 


Dalam dakwaan JPU sebelumnya, selain terdakwa Hariyadi, terdakwa lainnya, Berto Riawan merupakan Direktur PT Karya Tunggal Mulya Abadi, diduga kuat melakukan persekongkolan dalam pengerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Dompak di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 

Pembangunan pelabuhan itu bersumber dari APBN Perubahan tahun 2015 yang dilaksanakan KSOP Kelas II Tanjungpinang dengan nilai kontrak Rp9,242 miliar. 

JPU menjerat kedua terdakwa pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Persidagan akan dilanjutkan Selasa (5/3/2019) pekan depan untuk mendengarkan keterangan para saksi. (Masrun)




Berita Terkait
Lihat Semua