Pemkab Bintan Minta Pemprov Tinjau Ulan Izin Tambang Bauksit
18 Februari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMTSP), Hasfarizal Handra. (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, BINTAN - Pemerintah Bintan, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMTSP), Hasfarizal Handra, meminta Pemprov Kepri untuk meninjau ulang izin pertambangan bauksit di wilayah Bintan yang dikeluarkan melalui Dinas ESDM.

Hasfarizal, dalam keterangan pers di Kantor Bupati Bintan, Senin (18/2/2019) menjelaskan, permintaan itu disampaikan Pemkab Bintan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kadis ESDM Kepri, 14 Februari 2019 lalu.

"Sesuai dengan UU No 3/2014 tentang kewenagan proses perizinan pertambangan di wilayah Provinsi, karena aktivitas tambang di Provinsi Bintan, maka 14 Februari 2019, telah menyurati Kepala Dinas ESDM Kepri mempertanyakan izin yang dikeluarkan," ujar Hasfarizal.

Dalam kesempatan tersebut, terkait pertambangan bauksit yang ada di wilayah Bintan, Pemkab Bintan dia sebut hIngga saat ini belum pernah memberikan rekomendasi apapu terkait pertambangan.
 
"Ini sebagaimana diatur dalam UU No 3 tahun 2014," jelasnya.

Hasfarizal melanjutkan, dalam surat disampaikan Kadis ESDM Pemprov Kepri, Pemkab Bintan meminta penjelasan terkait proses perizinan dan aktivitas pertambangan yang berada di wilayah Bintan. Informasi dan data yang terbatas dia katakan menyulitkan Pemkab Bintan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Dan pada poin terakhir, kami meminta Kepada Pemprov Kepri untuk melakukan evaluasi terhadap izin yang diterbitkan dalam rangka ketertiban dan keamanan," paparnya lagi.

Pemkab Bintan disebut Hasfarizal tidak keberatan dengan dilaksanakannya penambangan bauksit selama wilayah tempat penambangan berlangsung sesuai dengan peruntukkanya.

"Yang kita takutkan sekarang kan jika penambangan dilakukan di luar wilayah yang ditetapkan sesuai izin," sebutnya.

Sejauh ini, Hasfarizal mengaku pihaknya tidak mengetahui persis batasan-batasan wilayah yang menjadi lokasi pertambangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. 

Kepala Bidang Perizinan Dinas PMPTSP Bitan, Alfeni Harmi menambahkan, di Bintan diketahui terdapat 19 perusahaan melakukan aktivitas penambangan. 

"Namun, tidak satu pun dari perusahaan tersebut yang meminta rekomendasi tata ruang ke Dinas PMTSP Bintan," katanya mendapingi Hasfarizal.

Hal inilah yangd diakui Hasfarizal menjadi kendala bagi pihaknya untuk melakukan pengawasan. 

"Lewat surat inilah kami ingin meminta data supaya memudahkan dalam melakukan pengawasan," tegasya. 

Hingga Senin siang, surat dilayangkan Pemkab Bintan terkait pertambangan bauksit di Bintan ini belum mendapat tanggapan.


'Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada tanggapan," katanya. (Andri)





Berita Terkait
Lihat Semua