Gubernur Diminta Turun Tangan Soal Tambang di Bintan
18 Februari 2019
Puluhan massa dari berbagai organisasi mengatasnamakan Aliansi Peduli Pulau Bintan (APPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Senin (18/2/2019). Mereka meminta Gubernur turun tangan menangani persoalan tambang yang dinilai merusak lingkungan. (Foto: Oma)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Puluhan massa dari berbagai organisasi mengatasnamakan Aliansi Peduli Pulau Bintan (APPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Senin (18/2/2019). Mereka meminta Gubernur turun tangan menangani persoalan tambang yang dinilai merusak lingkungan.


Dalam aksinya, pengunjukrasa menilai penambangan bauksit di Kabupaten Bintan cukup membuat resah, memberikan dampak buruk dirasakan langsung masyarakat. 

"Misalnya kerusakan fasilitas, polusi udara. Yang terparah adalah limbah B3 yang akan mengganggu dan merusak lingkungan masyarakat," kata Nurkholis, Panglima Gagak Hitam Bintan.


Nurkholis mengungkapkan, dari informasi yang mereka kumpulkan, penambangan di wilayah Bintan patut dikatakan ilegal karena tidak megantongi izin.


"Pemerintah Provinsi Kepri hanya mengeluarkan Izin Operasi Produksi untuk penjualan (IUP OP) yang sifatnya hanya menjual Mineral dan Batubara, bukan menggali (eksploitasi). Namun, fakta yang terjadi di lapangan justru berbeda," ungkapnya.


Dia mengatakan penambangan di beberapa titik lokasi bahkan di berlangsung di kawasan hutan lindung. 

"Termasuk pemakaman dan perkuburan jadi target penambangan," tuturnya.


Oleh karena itu, lanjutnya, Aliansi Peduli Pulau Bintan menyatakan sikap kepada Pemprov Kepri meminta Pemprov Kepri untuk meninjau ulang dan atau mencabut IUP OP yang dikeluarkan PTSP ke beberapa PT dan CV yang diketahui melakukan penambangan, meminta pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk meninjau aktivitas eksploitasi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK). 


Selain itu, APPB meminta Pemprov Kepri dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum pegawai, oknum pemerintah, oknum legislatif, dan oknum aparat serta mafia tambang apabila kedapatan melakukan dan atau bersama-sama melakukan penambangan di Bintan, hingga menyebabkan kerugian negara.


"Kami juga meminta Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan bertanggung jawab penuh terkait kejadian penambangan di Bintan," pungkasnya.


Dalam kesempatan iin, Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Kepri, Amjon mengaku tidak mengetahui perihal penambangan yang menyasar ke pemakaman atau situs-situs sejarah di Bintan.


"Kami tidak tahu-menahu soal itu. Belum dapat laporan," ucap Amjon saat menerima pengunjukrasa.


Amjon berjanji akan menerima serta menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan.


"Kami juga mengimbau jika warga mengetahui ada oknum pemerintah, legislatif, penegak hukum maupun mafia tambang yang terlibat penambangan. Silahkan lapor ke pihak berwajib, agar diproses sesuai hukum yang berlaku," sebutnya.

Aksi unjukrasa berlangsung tertib. Aksi ini mendapat pengawalan pihak Kepolisian Resor Tanjungpinang dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau. (Oma)





Berita Terkait
Lihat Semua