Tingkatkan Penegakan Hukum, Polda Kepri dan Kemenkumham Teken Perjanjian Kerjasama
13 Februari 2019
Penandatanganan antara Kapolda Kepri, Irjen Pol Anda Budhi Revianto dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Bambang Widodo diselenggarakan di Aula Kemenkumham setempat, Jalan Daeng Kamboja, Kilometer 14, Senggarang, Tanjungpinang, Rabu (13/2/2019). (Foto: Masrun)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Polda Kepri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Kepri menandatangani perjanjian kerjasama untuk meningkatkan penegakan hukum di wilayah administrasi Provinsi Kepri. 

Penandatanganan antara Kapolda Kepri, Irjen Pol Anda Budhi Revianto dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Bambang Widodo diselenggarakan di Aula Kemenkumham setempat, Jalan Daeng Kamboja, Kilometer 14, Senggarang, Tanjungpinang, Rabu (13/2/2019).

Dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) itu terdapat VIII Bab dan 23 pasal. Dengan nomor: B / 523 11/2019 Nomor W.32.Hm.05.02-0935 Tahun 2019.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Bambang Widodo dalam sambutannya mengatakan, perjanjian kerjasama ini merupakan wujud nyata kemitraan yang baik antara institusi Kepolisian dan Kemenkumham. 

"Perjanjian kerjasama ini merupakan suatu terobosan pertama di Indonesia. Dan saya bisa jamin ditempat lain belum ada," sebutnya dihadapan Kapolda Kepri dan jajarannya bersama staf Kemenkumham setempat. 

Dalam kesempatan itu, Bambang Widodo mengatakan, tujuan perjanjian ini untuk meningkatkan pelayanan hukum terpadu antara kedua institusi pada ruang lingkup pengawasan orang asing, pencegahan peredaran narkotika, patroli sambang, penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, peningkatan keterampilan dan penyuluhan hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Lanjut ia memaparkan, pihak pertama merupakan alat negara yang mengatur keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selanjutnya, pihak kedua merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak berkedudukan di Provinsi Kepri bertanggung jawab atas tugas dan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terkait dengan Kebijakan dan Peraturan Menteri serta perundang-undangan yang berlaku. 

"Itu salah satu butir-butir perjanjian kerjasama ini," pungkasnya. (Masrun)




Berita Terkait
Lihat Semua