231 Pengawal Demokrasi Kepri Siap Awasi Pelaksanaan Pemilu 2019
30 Januari 2019
Ketua Bawaslu Kepri, Muhammad Sjahri Papene berjabatangan dengan salah seorang anggota pengawal demokrasi Pemilu 2019 saat apel siaga di Halaman Gedung Daerah Kepri, Tepi Laut, Tanjungpinang, Rabu (30/1/2019). (Foto: Masrun)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Sebanyak 231 pengawal demokrasi Kepulauan Riau menyatakan siap melakukan pengawasan, pencegahan serta penindakan setiap tahapan Pileg dan Pilpres Pemilu 2019.

Kesiapan Pengawal Demokrasi Kepulauan Riau ini disampaikan pada  apel pengawasan bersama seluruh Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan Se Kepri serta Lembaga Stakeholders & Pemantau Pemilu dilaksanakan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (30/1/2019).


Agenda dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pelayelenggaraan Pemilu pada Rabu, 17 April 2019 mendatang, berlangsung bebas, rahasia, jujur, adil serta aman dan tertib. 

Ketua Bawaslu Kepri, Muhammad Sjahri Papene menegaskan, jajaran Bawaslu di tujuh kabupaten/kota yang ada di 70 kecamatan dan 416 desa/kelurahan, telah mendapatkan materi mendalam tentang teknis pengawasan, pencegahan dan penindakan terkait berbagai dugaan pelanggaran Pemilu yang akan terjadi dikemudian hari. 

"Nah, semakin mendekati hari H pencoblosan, tahapan-tahapan Pemilu semakin banyak dugaan yang terjadi," ucap Sjahri Papene, usai apel siaga pengawal dan pemantau demokrasi Pemilu 2019 se Kepri di halaman Gedung Daerah Kepri, Tepi Laut, Tanjungpinang, Rabu (30/1/2019) pagi. 

Dalam kesempatan itu Papene mengharapkan, seluruh jajaran Bawaslu memiliki integritas, kredibilitas hingga akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi di lapangan. 

"Jalani hubungan dengan stakeholder dan masyarakat secara etik, agar kita mendapatkan dukungan serta kepercayaan di hati mereka," terangnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini, pihaknya telah berhasil menangani kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh dua Caleg partai Perindo, Edyson Tatulus dan Indri Ceria Agustin di Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu.

Mereka terbukti secara sah melakukan tindak pidana kampanye dengan memberikan uang atau material lainya secara langsung di warga. 

"Sudah ada putusan Pengadilan Negeri Karimun," jelasnya. 

Selain itu, pihak juga sedang melakukan investigasi terkait beberapa pelanggaran kampanye di beberapa kota/kabupaten di Kepri. 

"Saya belum bisa sebutkan di sini," tutupnya. (Masrun)




Berita Terkait
Lihat Semua