Penanganan Dugaan Politik Uang di Batu Naga Dompak Dihentikan
22 Januari 2019
Rapat pembahasan ketua Sentra Gakkumdu Tanjungpinang terkait dugaan politik uang melibatkan MB, salah seorang Caleg DPRD Tanjungpinang Dapil Bukit Bestari. Disebabkan terentur alat bukti, Sentra Gakkumdu menghentikan penanganan kasus ini. (Foto: IST)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Sentra Gakkumdu Tanjungpinang menghentikan penyelidikan dugaan politik uang diduga melibatkan MB, salah satu oknum caleg Nomor Urut 2, Dapil 3 Kecamatan Bukit Bestari, dari Partai Nomor Urut 4 di Batu Naga, Dompak.

Penghentian penanganan tercatat dalam nomor register: 02/TM/PL/Kot/10.01/XII/2018. Penghentian dikarenan Sentra Gakkumdu menganggap kurang alat bukti.


"Setelah melakukan proses investigasi dan penyelidikan secara maksimal, optimal dan intensif, maka memutuskan terhadap kasus temuan dugaan politik uang (money politik) yang terjadi di kawasan Jalan Batu Naga, Kelurahan Dompak dihentikan," papar Ketua Bawaslu Tanjungpinang sekaligus pengarah Sentra Gakkumdu unsur Bawaslu, Muhammad Zaini, Selasa (22/1/2019) sore.

Muhamad Zaini mengatakan, keputusan penghentian diambil dalam rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu 15 Januari pekan lalu. Menurutnya, penghentian didasari Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu.

"Setelah melakukan penelusuran investigasi, lalu dilanjutkan penyelidikan 14 hari dengan melakukan klarifikasi kepada pemberi dan penerima, penelitian, pemeriksaan dan kajian kasus dengan berbagai fakta dan data, akhirnya menilai bahwa kasus dugaan money politik tersebut tidak cukup alat bukti, sehingga dihentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan," papar Zaini.

Secara administrasi Bawaslu telah mengumumkan hasil penyelidikan tersebut di papan pengumuman kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Terbentur Keterangan Saksi Kunci

Maryamah Koordinator Sentra Gakkumdu unsur Bawaslu mengungkapkan, alat bukti yang tidak lengkap adalah karena tidak bisa melakukan klarifikasi atau meminta keterangan terhadap salah satu warga sebagai saksi kunci. 

"Karena melalui saksi kunci tersebut akan terungkap secara nyata, siapa oknum caleg yang telah memberikan pakaian gamis dan jilbab serta bahan kampanye berupa kalender yang terdapat foto salah satu oknum caleg Nomor Urut 2 Dapil 3," papar Maryamah. 

"Sementara 4 warga lain yang telah diklarifikasi menerangkan bahwa mendapatkan barang-barang tersebut dari saksi kunci. Dan saksi tersebut mengakui menerima dari salah satu oknum caleg yang diduga MBW, sesuai penjelasannya pada keterangan kali pertama, saat menyerahkan barang bukti pada masa investigasi," papar Maryamah lagi. 

Namun, pada saat Tim Sentra Gakkumdu akan meminta klarifikasi resmi di bawah sumpah, lanjutnya, saksi kunci tersebut berangkat ke Kabupaten  Darmasraya, Provinsi Sumatra Barat. 

"Pada saat tim Sentra Gakkumdu akan berangkat untuk klarifikasi ke daerah tersebut, yang bersangkutan telah pergi ke Bengkulu, hingga berakhir masa penyelidikan. Informasi sementara yang didapatkan dari pihak keluarga, karena ada acara keluarga," pungkasnya.

MBW, oknum caleg terduga yang telah diklarifikasi di ruang Gakkumdu Kantor Bawaslu, tidak mengakui perbuatan tersebut dan merasa tidak tahu.

Koordinator Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang Efendrie Alie menjelaskan, terhadap peristiwa tersebut, masih sulit untuk menentukan subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ini dia katakan mengingat pentingnya minimal 2 alat bukti pada proses penyidikan.

Hal serupa disampaikan Zaldi, anggota Sentra Gakkumdu unsur Kejaksanaan. Menurutnya, dugaan ini kurang didukung pembuktian, yaitu berita acara perkara (BAP) dari saksi kunci, yang akan menjadi alat bukti.

Targetkan OTT

Sementara itu, Novira Damayanti Pembina Sentra Gakkumdu unsur Bawaslu menegaskan, Bawaslu Kota Tanjungpinang akan memperkuat strategi pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap segala potensi kerawanan pelanggaran money politik.


Bawaslu Tanjungpinang dia katakan menargetkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap praktik money politik yang telah diharamkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Strategi ini dia sebut salah satunya dengan melibatkan seluruh pihak, baik pemantau pemilu, gerakan mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ormas, BKMT, PKK, RT/RW serta seluruh masyarakat guna mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat, dalam melahirkan wakil rakyat dan pemimpin yang berintegritas dan benar-benar peduli dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih maju.

"Siapa pun yang terbukti melakukan money politik akan mendapatkan sanksi 2 tahun penjara dan 24 juta denda uang, sebagaimana dalam Pasal 523 UU No.7 Tahun 2017," tegasnya. (Andri)





Berita Terkait
Lihat Semua