Warga Dompak Sebut Kanwil BPN Kepri Berpihak Kepada Pengusaha
16 Oktober 2018
Kepala Kanwil BPN Kepri Asnawati (tengah) sesaat setelah menemui warga Dompak yang menuntut penyelesaian permasalahan lahan, Selasa (16/10/2018)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Kepala Kantor Wilayah BPN Kepri  Asnawati enggan berkomentar terkait sengketa lahan 2.713 hektar antara warga Dompak Tanjungpinang dengan PT Terira Pratiwi Development (TPD) dan PT Kemayan Bintan (KB). 

Asnawati yang usai mengikuti dengar pendapat dan melakukan foto bersama warga Dompak yang menuntut penyelesaian atas sengketa lahan itu memilih langsung masuk kedalam ruangan dan enggan memberikan penjelaskan kepada sejumlah jurnalis yang meliput kegiatan tersebut di Kanwil BPN Kepri di Tanjungpinang, Selasa (16/10/2018).

Sebelumnya, puluhan Warga Dompak mendatangi Kanwil BPN Kepri. Warga Dompak mengklaim lahan seluas 2713 ha yang kini menjadi sengketa itu telah mereka miliki sejak tahun 1992.

"Masyarakat merasakan hari ini Kantor Wilayah BPN Kepri  tidak menunjukan kredibilitasnya, dan negara tidak hadir di institusi ini. Kalau dari dulu  sebelum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)  itu sudah dimenangkan, hanya saja BPN main kucing-kucingan dengan rakyat," ujar Ketua Perjuangan Masyarakat Dompak Ignatius Toka Solly terkait sengketa tersebut.

Ignatius bahkan menyatakan jika BPN telah terkontaminasi dengan kaum kapitalis dengan kaum pemodal. Dia menegaskan warga Dompak tidak bisa berharap kepada BPN.

Menurut Ignatius, tahun 2010, lahan kemudian disengketakan itu diketahui lahan terlantar yang didasarkan kepada laporan resmi dari BPN Kota Tanjungpinang  kepada pemerintah pusat. 

Secara prinsip lahan tersebut memiliki izin Hak Guna Bangunan (HGB) di tahun 1995 yang diperuntukkan untuk pembangunan kota satelit dari
PT TPD dan PT KB.

"Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Ketika izin prinsip dari investasi penanaman modal satu tahun,   maksimum tiga  tahun kalau tidak diimplementsi kan peruntukannya maka gugur," ungkap Ignatius.

Selain itu, lanjut dia, Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Batam dan PTUN Medan telah memenangkan gugatan diajukan warga Dompak. Gugatan PT TPD dan PT KB terhadap warga dompak  sudah dikalahkam dan ditolak oleh pengadilan. 

"BPN sungguh mandul karena saya sebenarnya meminta tidak berpihak pada rakyat tetapi berpihak kepada aturan, "ucapnya.

Dalam pertemuan antara warga Dompak dan BPN, nampak hadir Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul. Kepada wartawan, Syahrul menyatakan jika kehadirannya sebagai penengah.

"Saya hanya mendampingi," ujar Syahrul singkat. (Andri)




Berita Terkait
Lihat Semua