Raja Amirullah Rela Anak Keturunannya Diazab Jika Memang Dia Bersalah
13 September 2018
Raja Amirullah memasuki mobil yang akan membawanya ke Lapas Tanjungpinang sesat setelah dilakukan penahanan oleh Kejati Kepri. (Foto: Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Dieksekusi atas putusan bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus korupsi pengadaan lahan fasilitas umum (Fasum) Kabupaten Natuna 2011, Mantan Bupati Natuna Raja Amirullah menyatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus yang merugikan negara mencapai Rp360 juta.

Di dampingi pengacaranya, Raja Amirullah yang mengenakan jaket tahanan bersumpah jika dirinya tidak melakukan apa yang disangkakan. Kepada jurnalis yang mewawancarainya Amirullah menyebut jika dirinya telah dizalimi.

"Kalau saya ada berbuat salah dalam hal ini, atau ada niat secuilpun berbuat kesalahan ini, maka biarlah keluarga saya, keturunan saya diazab dan dilaknat Allah," ujar Amirullah.

"Sebaliknya, siapapun yang menzolimi saya, entah itu jaksa, polisi, politisi dan hakim, biarlah mereka juga dilaknat dan diazab Allah," ucapnya lagi. 

Namun demikian Amirullah mengaku jika dia harus menhalani putusan Mahkamah Agung.

Sesaat sebelum masuk ke mobil yang akan mengantasnya ke Lapas Tanjungpinang, Raja Amirullah berulang kali menyatakan jika dirinya tidak bersalah. SK Tim Sembilan dalam pengadaan lahan yang kemudian menjeratnya dia katakan sudah ditandatangani oleh Bupati Natuna sebelumnya, Daeng Rusnadi.

"Saya beranggapan tim 9 itu sudah ada, tapi mereka menganggap itu tidak berlaku," tutupnya.

Penahanan terhadap Raja Amirullah dilakukan, Kamis (13/9/2018) siang, setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 226 K/Pid.Sus/2017/PN. Tpg, tertanggal 7 Maret 2018, yang menghukum Raja Amirullah 5 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 6 bulan Kurungan.

Sebagaimana diketahui, Raja Amirullah, ditetapkan tersangka, menyusul Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Natuna, Asmiyadi dan Bahtiar selaku PPTK ganti rugi lahan sebesar Rp2,020 miliar dari APBD 2010 oleh penyidik Polisi dalam korupsi pengadan lahan fasilitas umum (fasum) 2010-2011.

Raja Amirullah menerbitkan SK Plt Bupati Natuna yang dianggap bertentangan dengan aturan pengadaan lahan di atas 1 hektar. 

Akibatnya, dari 39.252 meter per segi luas lahan yang dibayar dan dibebaskan, jumlah ril di lapangan hanya sekitar 30.078 meter persegi saja. Terdapat selisih pembayaran sebesar Rp360 juta yang kemudian menjadi kerugian negara. (Andri)




Berita Terkait
Lihat Semua