Polemik Vaksin MR, MUI Kepri Desak Pemerintah Urus Sertifikasi Halal
01 Agustus 2018
Seorang petugas medis memasukkan ciaran Vaksin Campak dan MR ke dalam suntikan saat pelaksanaan penyuntikan vaksin tersebut di Sekolah Pelita Nusantara, Tanjungpinang, Rabu (1/8). (Foto: Masrun)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau mendesak Pemerintah Pusat untuk mengurus sertifikasi halal atas produk vaksin  Campak dan Measles Rubella (MR) yang mulai dicanangkan pada Rabu, (1/8) hingga September 2018 mendatang.

Ketua Komisi Fatwa MUI Kepri, Zubad Akhadi Mutaqin mengatakan, sembari pelaksanaan imunisasi vaksin CR terhadap anak berjalan, Pemerintah diharapkan segera mengurus sertifikat penggunaan vaksin MR. Sebab label halal telah diatur khususnya dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

"Jadi imbauan kemarin itu sifatnya tekanan atau desakan kepada pemerintah, untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini," kata Zubad pada pembukaan kegiatan pencanangan kampanye imunisasi MR fase II tahun 2018 di Kepulauan Riau (Kepri), yang dipusatkan di Sekolah Pelita Nusantara (Pelnus), Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang.

"Apapun yang dikonsumsi umat ini harus ada sertifikasi halal," sambungnya.

Desakan yang dikeluarkan MUI Kepri No B-904/DP-MUI/VII/2018 tertanggal 25 Juli lalu terhadap Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek atas penggunaan vaksin MR saat ini dinilai belum memiliki hak edar dari badan POM nasional.

"Kalau dari produksi Bio Farma itu Insyaallah sudah mengantongi sertifikasi halal. MR ini kan bukan dari Bio Farma," imbuhnya.

"Inilah sekarang yang sedang kita upayakan, baik dari pihak LBPOM, BPOM maupun MUI berusaha meminta kepada pemerintah secepatnya untuk menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Pj Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza menanggapi atas intruksi MUI Kepri soal penundaan penyelenggaraan imunisasi MR itu kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

"Jadi kita selaku pemerintah daerah dan itu program pemerintah pusat tetap kita lanjutkan dan kita laksanakan," pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Rustam mengatakan, sebagai Pemerintah Kota Tanjungpinang sangat menghargai yang menjadi imbauan MUI Kepri, untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat.

"Supaya sertifikasi halal itu bisa diperoleh. Bukan berarti vaksin MR ini haram," katanya.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan vaksin Campak dan Rubella saat ini, pihaknya telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendapatkan petunjuk. Hasilnya kampanye dan pelaksanaan vaksin MR tetap dilanjutkan sesuai jadwal secara nasional.

"Kita sudah dapat rekomendasi dari Sekda Kepri, TS Arif Fadillah, bapak Wali Kota dan tokoh agama Tanjungpinang," imbuhnya.

Dokter Susi saat konferensi pers di salah satu ruangan sekolah Pelnus menambahkan, produk MR diproduksi di Negara India. Lokasi produk MR itu telah ditinjau langsung pihak Kementerian Kesehatan RI dan sudah melalui izin pakai dari badan POM.

"Dan cara pembuatan vaksin ini bukan seperti pembuatan obat lainya, tetapi melalui beberapa tahapan, ditanam, dipupuk, disemai dulu lalu dipanen. Kemudian disaring lagi," tuturnya. (Masrun)




Berita Terkait
Lihat Semua