Gandeng RT/RW Dan Kades, Pemkab Bintan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Kurang Mampu
23 April 2018

INILAHKEPRI, BINTAN- Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial menggandeng RT/RW dan Kepala Desa melakukan proses verifikasi dan validasi data masyarakat kurang mampu penerima bantuan dari pemerintah.


Hal ini terkait banyaknya laporan dari masyarakat terkait penerima bantuan tidak tepat sasaran. 


"Perlu adanya vertifikasi dan validasi ulang data masyarakat kurang mampu agar tidak terjadi lagi hal demikian," ungkap Wakil Bupati Dalmasri Syam saat membuka rapat koordinasi teknis program kesejahteraan sosial di Convention hall Hotel Bidara, kecamatan toapaya, senin (23/4).


Selain mengacu pada data BPS tahun 2015, nantinya data yang didapat dari vertifikasi dan validasi ulang data akan menjadi rujukan pemerintah daerah untuk mengajukan bantuan-bantuan masyarakat kurang mampu kepada pemerintah pusat.


"Ini tentunya tidak langsung dilaporkan kepada pemerintah pusat, namun melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Dinas Sosial melanjutkan surat tersebut ke kementrian sosial yang menangani segala bantuan-bantuan sosial masyarakat," ungkapnya.


Setelah melakukan vertifikasi dan validasi ulang, lanjut Dalmasri, data pastinya akan terjadi peningkatan jumlah masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bintan karena memang data yang selama ini digunakan adalah data BPS tahun 2015 yang dianggap sangat perlu diperbarui.


"Dan kita tidak perlu malu jika nanti ada peningkatan jumlah masyarakat kurang mampu yang ada dikabupaten bintan, intinya yang penting masyarakat dapat terdata dengan benar dan bantuan-bantuan yang selama ini tidak tepat sasaran dapat benar-benar diterima oleh yang berhak mendapatkanya"


Kepala dinas sosial Drs Naharudin dalam laporannya mengatakan, bahwa inti dari acara yang dilaksanakan selama dua hari ini dan diikuti oleh seluruh utusan RT/RW dan kepala desa adalah untuk melakukan vertifikasi dan validasi ulang data masyarakat kurang mampu yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di kabupaten bintan, dalam melakukan vertifikasi ulang tentunya mengacu kepada data BPS pada tahun 2015.


"Sepanjang tahun 2015 - 2018 belum adanya pemutakhiran data jumlah masyarakat kurang mampu yang ada dikabupaten bintan, maka dari itu sangat perlu dilakukan vertifikasi dan validasi data masyarakat kurang mampu agar bantuan-bantuan yang selama ini diberikan pemerintah pusat seperti bantuan beras rastra dapat diterima tepat sasaran," ungkapnya


Untuk team yang akan bekerja memvertifikasi dan validasi data seluruhnha berjumlah 51 orang yang kesemuanya berasal dari staff desa dan akan segera dilantik setelah acara selesai, diharapkan kedepan dengan terbentuknya team ini tidak ada lagi laporan-laporan dari masyarakat terkait bantuan yang diterima masyarakat tidak tepat sasaran," tutupnya. (Andri)





Berita Terkait
Lihat Semua