Kementrian Kominfo Bangun 6 BTS di Daerah Terluar Bintan
10 April 2018
Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika Bintan, Aupa Samake. (Foto: Andri Mediansyah)

INILAHKEPRI, BINTAN - Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) direncanakan akan memasang 6 Base Transceiver Station atau disingkat (BTS) di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Bintan.


Infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator berupa tower ini akan dibangun di daerah blank spot, kawasan yang sama sekali tidak didukung signal telekomunikasi.


Keenam wilayah blank spot di Bintan yang akan dibangun BTS ini adalah Pulau Pinang, Pulau Mentebong, Pulau Pengikik dan Pulau Pejantan di Kecamatan Tambelan, ditambah Pulau Numbing dan Pulau Mapur di Kecamatan Bintan Pesisir. 


Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika Bintan, Aupa Samake menerangkan, pemasangan BTS di 6 area blank spot di Bintan ini setelah Kemenkominfo melalui BP3TI melakukan survei di sejumlah daerah di Bintan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. 


"Ada 12 daerah yang disurvei. Tapi yang disetujui hanya 6 karena memang tidak memiliki signal telekomunikasi sama sekali," ungkapnya, Selasa (10/9/2018).


Ke 12 wilayah dimaksud Pulau Pinang, Pulau Mentebong, Pulau Pengikik dan Pulau Pejantan, Kampung Melayu di Kecamatan Tambelan, Lancang Kuning Bintan Utara, Kelong, Pulau Mapur di Kecamatan Bintan Pesisir, serta Sebong Pereh, Engkang Anculai, Pengudang dan Berakit di Kecamatan Teluk Sebong.


"Dari survei yang dilakukan, hanya 6 daerah tadi yang disetujui untuk dibangun BTS. Dan yang disetujui bahkan desa yang masuk sebagai alternatif pembangunan bahkan di luar dari yang diusulkan," jelas Aupa.


Mantan Kasubag Humas Pemprov Kepri ini menambahkan, pembangunan BTS di kawasan perdesaan yang ada di Bintan ini untuk mendukung program internet cepat perdesaan yang diprogramkan Kementrian Kominfo.


"Sambil survei dilakukan BP3TI berjalan, persyaratan pembangunan, semisal IMB dan persyaratan administrasi lainnya dikoordinasikan," tutup Aupa. (Andri)





Berita Terkait
Lihat Semua