Upaya Transparansi Keuangan Daerah, Transaksi Minimal Rp 1 Juta Wajib Non Tunai
06 April 2018

INILAHKEPRI, BINTAN - Pemerintah Kabupaten Bintan telah memberlakukan transaksi non tunai untuk pembayaran gaji pegawai, honor maupun uang perjalanan dinas dan belanja langsung maupun tidak langsung. Ini disebut Bupati Bintan H Apri Sujadi merupakan tindak lanjut atas transparansi keuangan daerah. 


"Mulai tahun 2018, keseluruhan transaksi keuangan daerah kita terapkan dengan pembayaran non tunai. Hal ini sejalan dengan semangat membangun daerah Clean and Good Governance " ujar Apri, Jumat (6/4/2018).


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Moch Setioso menambahkan, pemberlakuan aturan tersebut merupakan implementasi dalam memudahkan pengawasan keuangan daerah.


Pada tahun 2017, lanjut Yoso, Pemkab Bintan sebenarnya telah mencoba menjalankan sistem non tunai ini, namun tidak secara menyeluruh.


"Baru di tahun 2018 ini seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/pengeluaran dan bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu wajib dilakukan secara non tunai " ujarnya, Jum'at (5/4).


Menurut Yoso, mekanisme transaksi non tunai ini adalah perubahan perilaku atau perubahan mekanisme yang tadinya secara tunai dari tangan ke tangan sekarang langsung melalui mekanisme transfer.


"Untuk nilai belanja Rp 1 juta  kebawah masih akan dilakukan secara tunai. Sedang untuk nilai di atas 1 juta rupiah maka sudah harus non tunai " tutupnya. (Andri)





Berita Terkait
Lihat Semua